Wacana-edukasi.com — Sudah jatuh tertimpa tangga, hal ini seperti yang tengah dirasakan oleh petani di Indonesia khusunya petani cabai. Lagi-lagi kebijakan pemerintah harus memakan ribuan bahkan jutaan petani cabe yang memilih menghancurkan hasil panen daripada menjual kembali hasil panennya kepasar atau tak sedikit para petani memilih pindah profesi.
Hal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang masih setia dengan hasil impor yang dianggap lebih baik daripada produksi sendiri juga mengatakan hal ini sebagai langkah untuk menstabilkan harga dipasaran.
Miris. Di tengah pandemi yang melanda, lagi-lagi rakyat harus kehilangan pekerjaan sebagai petani dan bahkan merusak lahannya. Persoalan ini mengundang kritikan dari komisi IV DPR RI Slamet mengatakan, harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani Indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara, ujarnya, Jumat (27/8) lalu (Radartegal, 29-08/2021)
Lebih lanjut Slamet menyatakan impor cabai di semester I 2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54 persen dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$ 34,38 juta. Cabai yang diimpor pemerintah pada umumnya adalah cabai merah, termasuk juga cabai rawit merah.
Dalih impor ini seyogyanya telah menjawab betapa pemerintah seolah lepas tangan dengan tanggung jawab dan penderitaan rakyat. Sejatinya, untuk menangani keberpihakannya kepada rakyat khususnya petani bukan dengan cara mendatangkan produk luar akan tetapi lebih kepada memberikan edukasi dan menyediakan program yang mampu melahirkan petani yang lebih kompeten, dan unggul sehingga hasil pertanian juga berkualitas.
Bukan malah mendatangkan olahan luar. Selain itu, hal yang perlu dilakukan ialah keterbukaan pemerintah untuk menyediakan bibit unggul, lahan yang layak tanam, pupuk dan sistem pengairan yang ramah lingkungan, juga menyediakan fasilitas yang memadai lainnya untuk menunjang hasil panen yang berkualitas dan tahan lama hingga terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen.
Hal tersebut tentu akan tecapai apabila penguasa memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Sebaliknya ketika pemerintah lebih mengedepankan ambisi bahwa kebutuhan rakyat digantungkan pada olahan-olahan impor ini tidak hanya menjadi tantangan pasar akan tetapi juga berdampak pada terbunuhnya sistem produksi dalam negeri.
Lebih fatal lagi apabila hal ini tidak segera diantisipasi maka produksi dalam negeri kian terkikis dan pada akhirnya akan hilang bagai ditelan bumi.
Disinilah perlunya mengganti sistem demokrasi yang keganasannya hanya sebatas membela dan memperkaya para kapitalis. Sedangkan rakyat dibiarkan terlilit dan tergeletak dengan kebodohan, kemiskinan dan penyakit lainnya. Dalam sistem saat ini penguasa berlomba mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menutupi dan mengembalikan modal saat pemilihan kekuasaan. Sehingga rakyat menjadi bulan-bulanan kebijakan yang menyengsarakan.
Beda halnya dengan penerapan sistem Islam yang penguasanya lebih berpihak kepada rakyat. Hal ini tentu atas dasar bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan atas dasar takwa kepada Allah SWT sehingga kebijakan yang lahir tentu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk segelintir penguasa.
Akibatnya, setiap kebijakan yang lahir akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Seperti firman Allah SWT: “Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya.” (QS Al Araf: 96)
Irsad Syamsul Ainun
(Muslimah Pegiat Literasi Papua)
Views: 2
Comment here