Wacana-edukasi.com — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan evaluasi terhadap 16 provinsi termasuk juga di kabupaten Melawi di Kalimantan Barat yang sudah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menuturkan banyak terjadi pelanggaran prokes seperti kasus guru dan siswa tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak (www.merdeka.com Kamis, 08/04 21)
Kurangnya kesadaran guru dan peserta didik terkait covid-19, serta minimnya sarana prasarana penunjukkan penerapan prokes serta lambannya pemerintah dalam mengatasi Pandemi memberikan kejenuhan pada siswa bahkan sebagian guru dalam menghadapi kondisi seperti sekarang. Sehingga, berdampak pada ketidakpatuhannya pada protokol kesehatan.
Ditambah lagi kebijakan pemerintah dalam merelaksasi kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya pariwisata di tengah pandemi, namun longgar dalam penjagaannya. Ini menimbulkan kesangsian akan terwujudnya kondisi lingkungan yang patuh terhadap protokol kesehatan di sekolah.
Oleh karena itu, negara wajib bertanggung jawab dalam menjamin PTM aman. Negara harus memenuhi pengadaan sarana prasarana di sekolah, pengawasan terhadap prokes, hingga keamanan di luar lingkungan sekolah, seperti sarana transportasi, tempat-tempat pembelanjaan dan sebagainya. Perlu adanya koordinasi yang baik dan terarah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Tidak menyerahkan tanggung jawab secara mutlak pada pemerintahan daerah saja. Negara juga memberikan sangsi yang tegas untuk siswa dan guru yang melanggar prokes.
Namun, faktanya negara kapitalis tidak mampu mewujudkan semua itu. Dalam Islam, Khalifah sebagai pemimpin tertinggi akan menyandarkan setiap kebijakannya pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawi, karena desakan masyarakat, apa lagi karena kepentingan ekonomi. Maka, setiap kebijakannya menjamin keselamatan manusia di atas pertimbangan kemudahan.
Halimah -Pontianak (Kalimantan Barat)
Views: 0
Comment here