wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Saat ini wilayah Indonesia sedang mengalami bencana kekeringan. Akibatnya banyak masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sebagaimana yang terjadi pada warga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sejumlah wilayah di Kabupaten PALI mulai terdampak kekeringan karena sumber air dari sumur milik warga saat ini mulai kering.
Salah satunya di RW 05 Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, untuk kebutuhan mandi dan mencuci, warga harus menempuh jarak kurang lebih 2 KM menuju sumber air berupa embung (kolam) bekas ternak buaya. Salah seorang warga menyebut, untuk keperluan minum atau memasak mereka membeli air Rp60 ribu untuk satu Tedmon Air ukuran 1000 liter. Mirisnya lagi, embung tersebut sudah mulai surut dan kuning airnya. Jika sebulan lagi tidak hujan, dikhawatirkan air di embung tersebut habis dan tidak bisa digunakan lagi.
Sejatinya bencana kekeringan sudah diprediksi oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2023 akan lebih kering jika dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir (2020-2022). Bahkan, puluhan provinsi di Indonesia diprediksi diterjang kekeringan, termasuk juga wilayah Sumatera. Oleh karena itu, seharusnya data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya kekeringan yang mengakibatkan sulitnya air bersih.
Mengingat, air adalah kebutuhan dasar rakyat. Setiap aktivitas kehidupan kita sangat memerlukan air. Padahal, Indonesia adalah wilayah dengan 70% lautan. Artinya, kekayaan air begitu melimpah di negeri ini. Sayangnya, negara tidak melakukan upaya antisipasi warga agar tidak terdampak kekeringan.
Dalam hal ini, pemerintah malah menggandeng swasta untuk menanggulangi kesulitan air bersih. Seperti yang ada di Kecamatan Air Sugihan (OKI). Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, S.E. membangun Sarana Pengelolaan Air Minum (SPAM) bekerjasama dengan PT OKI Pulp and Paper dan PT SAML. Dengan kondisi masyarakat pesisir Air Sugihan OKI sangat kesulitan akses air bersih selama 42 tahun.
Padahal, dengan menggandeng swasta rakyat bisa dipastikan menerima air bersih dengan merogoh kocek alias tidak gratis. Ini jelas ada komersialisasi kebutuhan rakyat yang dikelola para kapital.
Sejatinya penyediaan air bersih dan kekeringan adalah tanggung jawab negara. Negara seharusnya membantu rakyat yang sedang kesulitan dengan membangun infrastruktur agar mampu mengaliri air ke rumah-rumah warga. Hanya saja, kebijakan ini akan lahir dalam mekanisme kebijakan sesuai syari’at Islam akan mampu menghadirkan para pemimpin yang memahami tugas dan fungsi mereka sebagai periayah urusan umat.
Ismawati
Palembang, Sumatera Selatan
Views: 7
Comment here