Oleh Astri D. A
Wacana-edukasi.com — Nama Abdi Negara santer menjadi pemberitaan dan banyak diperbincangkan di media sosial. Bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter. Bukan karena bandnya Slank mengeluarkan album baru, melainkan nama Abdi yang juga dikenal dengan sebutan Abdee Slank diangkat menjadi komisaris PT. Telkom IndonesiaTbk (Persero). Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, melalui Rapat UMUM Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Abdee adalah salah satu personel Slank, band yang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.
Sebelumnya sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan presiden Jokowi maupun wakilnya dalam pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di beberapa perusahaan plat merah. Ada tiga belas nama antara lain, Ahmad Erani Yustika (Komisaris PT. Waskita Karya), Dini Shanti Purwono (Komisaris Independen PT. PGN), Bambang Brodjonegoro (Komisaris Utama PT. Telkom), Budiman Sudjatmiko (Komisaris PT. Perkebunan Nusantara V), Said Aqil (Komisaris PT. KAI, Wishnutama (Komisaris utama PT. Telkom), Eko Sulistyo (Komisaris PT. PLN), Dyah Kartika Rini (Komisaris Independen PT. Jasa Raharja), Gatot Eddy Pramono (Wakil Komisaris Utama PT. Pindad), Fadjroel Rachman (Komisaris Waskita Karya), Zuhairi Misrawi (Komisaris Independen PT. Yodya Karya), Kristia Budiyarto
(Komisaris PT. Pelni).
Tidak Ada Makan Siang Gratis
Sudah menjadi rahasia umum bagi-bagi kue kekuasaan terjadi saat pemimpin yang diusungnya berkuasa. Tentu hal itu menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan bagi pendukung penguasa yang menang pemilu. Tidak ada makan siang yang gratis, mungkin pepatah itu sangat cocok dengan gambaran politik demokerasi saat ini. Politik balas budi. Bagi penguasa, merasa harus membalas budi pendukungnya dengan limpahan materi (kekuasaan). Bagi relawan yang telah mati-matian mendukung penguasa hingga sukses berkuasa. Entah bagaimanapun caranya, apakah sesuai hukum syara ataukah tidak, dalam demokerasi asal menang maka kue kekuasaan akan mudah didapatkan.
Lagi-lagi rakyat dikorbankan karena pemilihan untuk mengisi jabatan bergengsi dalam BUMN, terpilihnya Abdee sebagai komisaris PT. Telkom masih banyak dipertanyakan kualitas dan kapabilitas kinerjanya. Dengan gaji yang fantastis, komisaris independen PT. Telkom ini gajinya diperkirakan berkisar dari Rp 1,49 miliar hingga Rp. 11,31 miliar pertahunnya. Tentu saja uang tersebut berasal dari mana kalau bukan uang dari rakyat, atas nama pajak.
Berharap perubahan kepada demokerasi seperti halnya pungguk merindukan bulan, hal itu tidak akan pernah tercapai. Justru demokerasilah yang membuka praktik politik balas budi ini terjadi. Mahalnya demokerasi menjadikan segala sesuatunya dihitung dengan materi. Termasuk pembagian kursi empuk bagi pendukungnya dalam lingkaran kekuasaan.
Berbeda dengan Islam, dimensi ukhrawi sangat terasa. Membalas budi adalah bagian dari akhlak islami yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Akan tetapi, ketika balas budi itu digunakan sebagai alat tawar kekuasaan maka yang ada adalah politik balas budi yang tidak pernah diajarkan dalam Islam.
Islam memandang bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan hanya berdasarkan kacamata materi semata. Orang-orang yang ada di dalam lingkaran kekuasaan adalah orang-orang pilihan yang bertakwa kepada Allah, kuat dan mampu bertanggung jawab terhadap amanahnya. Seperti sabda Nabi berikut ini:
“Adalah Abu Dzar Al Ghifari bertanya kepada Nabi, ‘Ya Rasulullah, mengapa Engkau tidak memberi aku jabatan apa-apa?’ Sambil menepuk bahu Abu Dzar Al Ghifari yang zuhud itu Nabi menjawab, ‘Wahai Abu Dzar, kau seorang yang lemah, sedangkan jabatan adalah amanah.’ Sabda Rasulullah, jabatan kelak pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.” (HR. Muslim).
Sabda Nabi itu tidaklah hanya untuk Abu Dzar, tetapi untuk semua umatnya. Kekuasaan seharusnya bukan untuk diperebutkan, pada hakikatnya penguasa/pejabat hanyalah pelayan bagi rakyatnya. Maka sudah kewajibannya untuk mengemban amanah berdasarkan aturan Allah bukan berdasarkan balas budi. Sebab setiap kekuasaan/amanah akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Wallahu a’lam bishshawab
Views: 3
Comment here