Oleh: Ninis
wacana-edukasi.com — Joe Biden, Presiden Amerika Serikat (AS) menyinggung soal Indonesia harus segera memindahkan ibu kotanya, karena Jakarta diproyeksikan akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Jakarta diprediksi akan berada di bawah air ini semua terjadi karena perubahan iklim klaim Biden. Pernyataan soal Indonesia itu disampaikan Biden dalam sambutannya di depan para pemimpin badan intelijen di AS dan saat mengunjungi Kantor Direktur Intelijen Nasional. Dikutip dari situs resmi White House, Jumat (30/7/2021).
Dalam hal ini AS (Amerika Serikat) memanfaatkan isu perubahan iklim untuk menekan Indonesia agar segera memindahkan ibukota Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU). Seolah-olah pemindahan tersebut sangatlah penting. Apalagi ditengah pandemi yang belum melandai, rasanya tidak menjadi prioritas memindahkan ibukota. Menyelesaikan pandemi harusnya menjadi prioritas dibanding pembangunan IKN. Lantas dengan alasan perubahan iklim itu menjadi pembenaran bahwasannya pemindahan ibukota adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Benarkah demi alasan perubahan iklim semata atau ada kepentingan lain di balik isu ini?
Kuatnya Intervensi Asing di IKN Baru
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) diantaranya International Development Finance Corporation (IDFC). Adam Boehler selaku Chief Executive Officer International Development Finance Corporation (IDFC), dikabarkan pernah berkunjung ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo awal tahun ini. Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut mengenai prospek investasi di ibukota baru. Kontan.co.id
Tidak hanya negara AS, setidaknya ada sekitar 7 negara yang akan berinvestasi di ibukota baru ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ia menyebutkan ada sekitar delapan negara yang minat investasi di ibukota baru yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, juga Denmark.
Apalagi kebutuhan dana untuk membangun ibukota baru cukup besar di taksir hingga mencapai Rp 466 triliun. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikeluarkan sekitar Rp 96 triliunan saja. Otomatis sebagian besar pembiayaan ikn berasal dari para investor.
Ini menegaskan bahwa pemindahan ibukota ini adalah demi pesanan para investor asing bukan demi kepentingan rakyat . Negara dalam sistem kapitalisme menempatkan diri sebagai regulator, sehingga kebijakan yang lahir untuk melayani kepentingan para investor bukan kepentingan rakyat. Segala tindak tanduk negeri ini berada dalam “genggaman” negara investor. Alhasil, kebijakan yang dibuat demi kepentingan investor. Wajar mereka menekan Indonesia minta segera dipindahkan ibukota karena sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk proyek itu.
Miris, Indonesia negeri kaya namun untuk membiayai negara bergantung pada investor terutama asing. Kekayaan berlimpah tidak dinikmati oleh rakyat namun diserahkan pada para kapital (pemilik modal). Selain itu, nyata dibalik investasi akan menimbulkan bahaya yang besar bagi bangsa ini. Yakni menghilangkan kemandirian bangsa ini karena harus mengikuti arahan investor asing (baca: diintervensi).
Sejatinya ini adalah penjajahan berkedok investasi, sangat berbahaya bagi kedaulatan negeri ini. Terlebih posisi Indonesia hanyalah sebagai Negara pengekor tidak bisa menentukan arah kebijakan negaranya sendiri, karena selalu mengikuti arahan dari barat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sistem Islam Berdaulat dan Independen
Negara Islam wajib berdaulat dan independen, serta menolak segala bentuk intervensi yang berasal dari negara asing dalam mengurusi negaranya. Karena mengurusi kepentingan rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Sehingga tidak dibuka peluang sekecil apapun bagi negara asing, apalagi negara kafir harbi (secara terang-terangan memerangi umat Islam) untuk menguasai kaum muslimin.
Sebagaimana firman Allah
SWT:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
Dan Allâh sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. [An-Nisaa:141].
Investasi asing adalah salah satu jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Maka Islam melarang segala bentuk investasi asing, karena dapat membahayakan kedaulatan dan mudah diintervensi. Sudah selayaknya kita campakkan sistem kapitalis yang terbukti gagal dan hanya akan menyengsarakan rakyat.
Sistem Islam (Khilafah) terbukti selama lebih dari 13 abad, mampu menjadi negara yang mandiri dan kuat bebas dari intervensi negara asing. Yakni dengan totalitas melayani urusan umat sesuai dengan syariah Islam. Pembiayaan negara diambil dari pos Baitul mal yang memiliki banyak sumber pemasukan, disaat kas kosong negara boleh menarik pajak dari orang muslim yang mampu itupun bersifat insidental sampai tercukupinya kas saja.
Sikap pengemban dakwah
Sudah selayaknya para pengemban dakwah semakin serius dan masif memperjuangkan khilafah sebagai panggilan keimanan dan solusi atas problematika umat saat ini. Tanpa keberadaan khilafah negeri-negeri kaum muslimin menjadi negara jajahan kapitalisme. Memahamkan kepada umat akan bahaya intervensi asing di balik pembangunan IKN ini.
Wallahu A’lam Bi Showab
Views: 50
Comment here