Oleh: Heriani (Pena Ideologis Maros)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan yang sangat kontroversial dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya tepat pada 1 Februari 2025, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa gas LPG 3 kg tidak akan lagi diperbolehkan untuk dijual dalam sistem eceran, melainkan hanya bisa didapatkan ketika memenuhi persyaratan bahwa harus terdaftar sebagai pangkalan atau sub penyalur resmi pertamina (tribunnews.com,01/02/2025).
Kejadian ini sontak membuat sebagian besar masyarakat mengeluhkan kelangkaan LPG di berbagai tempat. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem distribusi yang mengakibatkan para pengecer LPG wajib beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon LPG 3 kg, kemudian bisa dijual kembali. Tentu ini sangatlah mempersulit keadaan bisnis pengecer yang memiliki modal kecil dan masyarakat juga yang akhirnya mengalami imbas dari kelangkaan LPG ini.
Dengan kelangkaan gas LPG yang merupakan hasil kebijakan pemerintah, maka kita bisa cermati bahwa tidak ada sama sekali keuntungan bagi bisnis pengecer maupun masyarakat, karena keuntungan itu hanya berputar pada segelintir pemilik modal besar saja seperti pemilik bisnis pangkalan.
Selain mematikan bisnis pengecer yang bermodal kecil, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah dan kesulitan terutama bagi masyarakat kecil yang dengan terpaksa mengantri panjang hanya demi mendapatkan gas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, jualan dan berbagai macam pekerjaan lainnya yang menyangkut tentang LPG.
Sungguh miris kebijakan ini alih-alih menghilangkan kesulitan lain, tetapi justru malah menambah kesulitan baru bahkan lebih parah lagi. Faktanya sejak dikeluarkannya peraturan ini dari pemerintah, hanya keluhan yang terdengar dimana-mana, bahkan sampai ada kehilangan nyawa akibat kelelahan mengantri demi mendapatkan LPG 3 kg.
Dikutip dari Liputan6.com, seorang ibu paru baya bernama Yoni (62) meninggal dunia usai terjatuh sembari menenteng 2 tabung gas elpiji 3 kg. Warga Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu diduga kelelahan setelah sebelumnya mencoba mencari gas elpiji 3 kg untuk dirinya berjualan.
Hal ini membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam sistem hari ini tampak berat sebelah, karena hanya berpihak pada pemilik modal besar (kapitalis) saja dengan cara membukakan jalan seluas-luasnya untuk mengusai pasar dari bahan baku sampai bahan jadi, tanpa mempedulikan nasib rakyat yang semakin melarat dan sengsara karena dipaksa mematuhi peraturan yang sangat tidak adil dan jauh dari kata menyejahterakan.
Akar Masalah
Perlu diketahui bahwa segala permasalahan yang terjadi tidak lain datang dari sistem yang diterapkan pada hari ini, yakni sistem demokrasi kapitalisme. Secara pengertian kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Dari pengertiannya kita bisa memahami bahwa sistem kapitalisme memang tujuan terbesarnya adalah meraih keuntungan, apalagi sistem ini memakai asas pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Maka tak heran bila segala bentuk ekonomi diliberalisasi seperti migas yang sejatinya merupakan hak milik umum yang bentuk penghasilannya dikembalikan kepada rakyat.
Namun rakusnya sistem kapitalisme, seluruh sumber daya alam (SDA) milik umum termasuk migas, diserahkan kepada korporasi pengelola dari pihak swasta. Inilah yang menyebabkan permasalahan dan bukti bobroknya sistem ekonomi kapitalisme dalam negeri ini, tentu ini merupakan akar masalah yang serius.
Karena meskipun kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki SDA yang kaya dan melimpah ruah, tetapi hal demikian yang merupakan hak milik umum tidak untuk dinikmati oleh rakyat, tatapi justru malah diserahkan kepada pihak asing demi meraih keuntungan tanpa mempedulikan keterpurukan rakyat.
Maka dari itulah masyarakat mestinya menyadari akan buruknya sistem kapitalisme yang diterapkan pada hari ini. Karena selama sistem kapitalisme masih diterapkan dalam negeri, maka selama itu pula kesengsaraan akan terus terjadi, meskipun sudah beberapa kali mengganti pemimpin.
Perlu diketahui bahwa, akar dari permasalahan itu sebenarnya ada pada sistem rusak yang melahirkan pemimpin dan peraturan yang jauh dari kata mengurus dan melayani kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, sudah saatnya masyarakat mencampakkan sistem kapitalisme yang membawa kesengsaraan dan mengambil langkah untuk beralih kepada sistem alternatif yang menjamin seluruh kebutuhan dan menyejahterakan umat secara hakiki dalam kehidupan.
Kesejahteraan Hakiki
Dalam sistem Islam, SDA yang melimpah ruah haram untuk diberikan dan dikelola oleh pihak swasta. Pelarangan ini terkait dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR.Abu Dawud dan Ahmad).
Maka dari itu, dapat simpulkan bahwa gas adalah bagian dari tiga perkara yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu termasuk ke dalam bagian daripada api. Karena gas merupakan bagian dari hasil hak kepemilikan umum, maka Negara Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan hidup termasuk dalam jaminan gas untuk kepentingan rakyat dengan mengakses secara mudah tanpa mempersulit keadaan rakyat.
Perlu diketahui bahwa dalam sistem Islam, Negara adalah Ra’in yang siap melayani urusan umat dan menjamin seluruh kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, keamanan, bahkan ketersediaan sandang pangan dan papan semuanya akan dijamin oleh negara.
Jaminan yang luar biasa ini, hanya akan bisa dirasakan ketika sistem Islam diterapkan dalam kehidupan, sebab segala sumber kepemilikan umum tidak akan diberikan kepada pihak swasta atau asing, melainkan dikelola oleh negara sendiri dan hasilnya dikumpulkan dalam kas baitul mal kemudian dikembalikan untuk seluruh kemaslahatan umat.
Demikian Inilah bentuk mekanisme sistem ekonomi Islam yang tujuannya ialah memberikan kesejahteraan untuk umat secara hakiki dalam kehidupan, sehingga tidak ada lagi yang akan merasakan kemelaratan dan kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, karena semua kebutuhannya akan dijamin oleh Negara Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.
Adapun perbedaan pemimpin kapitalisme dan pemimpin Islam dapat diliat perbandingannya yang tentu sangat jauh berbeda. Sebab pemimpin kapitalisme akan melakukan segala cara untuk meraih keuntungan meskipun rakyat yang di sengsarakan, sedangkan pemimpin Islam sangat mencintai rakyatnya dan menaruh rasa tanggung jawab yang besar dalam meri’ayah umatnya.
Pemimpin Islam atau disebut dengan Khalifah dipastikan sudah dibekali dengan iman yang kuat dan takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, sehingga mendorong dirinya untuk senantiasa taat dan tidak mendzolimi umatnya. Dengan begitu, Khalifah akan menjalankan sepenuh hati dalam melayani dan mengurus segala kebutuhan rakyatnya serta senantiasa memberikan perlindungan dan keamanan di bawah penguasaannya.
Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim) [WE/IK].
Views: 40
Comment here