Oleh : Rasyidah (Pegiat Literasi)
Wacana-edukasi.com, OPINI-– Isu terkait program Makan bergizi gratis ini masih terus diperbincangkan, sebagaimana yang telah dilansir oleh CNBC Indonesia 14 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program andalan makan siang gratis. Melalui program itu harapannya bisa mendorong kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggerakkan ekonomi nasional.
Program makan siang gratis bukan hanya berdampak positif pada masyarakat namun juga perusahaan industri pendukungnya. Salah satunya adalah penggunaan barang dan jasa dari sektor pertanian dan perkebunan, consumer goods (untuk makanan olahan seperti bumbu dapur dan pendukungnya), sektor susu olahan, non-cyclical (beras), logistik (pengiriman bahan baku makanan).
Mengenai adanya program tersebut, mendapat dukungan dari Didik J Rachbini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah, tirto.id 18/10/2024.
Tidak hanya itu, meski anggaran yang dialokasikan untuk program andalan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh ‘bandit-bandit’ atau pihak yang hanya mengambil untung.
MBG (Makan Bergizi Gratis) seolah program untuk rakyat dengan adanya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Tapi sejatinya yang mendapatkann keuntungan adalah Perusahaan besar sebagai pemasok bahan baku. Upah Tenaga kerja tentu saja mengikuti keumumam ketentuan upah dalam kapitalisme. Proyek berdana besar ini tentu juga berpotensi membuka celah korupsi.
Selain itu, jika program MBG dapat terealisasi di tahun 2025 justru akan meningkatkan rasio perpajakan, serta mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran. Berarti, jika dipikirkan program ini akan mengambil dana dari peningkatan pajak dan mencabut subsidi, sehingga yang terjadi program MBG hanya ilusi belaka. Tentu masyarakat menjadi buntung, sedangkan perusahaan besar mendapatkan untung .
Semua program-program yang di dicanangkan oleh negara, hanya menjadi santapan bagi korporasi dan oligarki. Sehingga, dalam keadaan saat ini negara tidak berfokus untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh dengan prosedur yang teratur.
Sejatinya, program ini malah menambah beban dan semakin mencekik rakyat. Program MBG ini ibarat tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi khususnya Kesehatan/kecukupan gizi. Yang akan diuntungkan tetaplah korporasi.
Tentu saja, program makan bergizi gratis bukanlah solusi fundamental dalam menuntaskan masalah perbaikan gizi atau stunting. Melainkan solusi makan bergizi gratis hanyalah cara yang dibuat oleh negara dengan menunggangi isu generasi untuk mensukseskan proyek industrialisasi para korporasi.
Itulah mindset dengan negara yang masih mengadopsi sistem kapitalisme sekularisme, yang pandangannya ingin senantiasa mendapatkan keuntungan termasuk ketika menetapkan sebuah kebijakan yang dilihat bukan pada kesejahteraan masyarakat namun adalah kesuksesan dan keuntungan bagi para korporasi.
Tentu hal ini sangat jauh berbeda ketika kehidupan ini diterapkan aturan dengan menggunakan sistem Islam.
Sistem Islam memiliki mekanisme dan strategi yang khas dalam menetapkan solusi ketahanan pangan. Yakni dengan menetapkan kepemimpinan amanah dan bijaksana dalam tatanan akidah Islam yang menjaga.
Sistem Islam mempunyai prosedur dan mekanisme yang sistemik dalam memberikan solusi dalam kehidupan, termasuk masalah terkait pemenuhan akan ketahanan pangan masyarakatnya. Karena, dalam Islam dengan menetapkan kepemimpinan yang berwawasan, amanah, serta bijaksana dalam menjaga ketahanan tataran akidah Islam.
Hanya bernaung dalam sistem Islam lah kehidupan bisa menjadi sejahtera, stabil dan dapat terkendalikan secara sistemik.
Karena di dalam Negara Islam tidak perlu program khusus karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat tidak hanya anak sekolah saja. Hal ini karena negara bersifat rain dan junnah.
Sebagaimana hadist Rasulullah SAW,
“Imam/Khalifah itu tak lain] lakna perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng.” [HR. Bukhari dan Muslim]
Penerapan Sistem ekonomi Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahananan pangan dan kedaulatan pangan. Apalagi Negara memiliki sumber pemasukan berbagai macam, yang akan menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat.
Dengan pejabat yang Awanah sebagai buah keimanan yang kuat, akan mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya termasuk memperkaya pribadi. Negara Islam juga, akan memelihara dan memenuhi keberlangsungan peradaban yg ditopang oleh generasi kuat fisik dan kepribadian. Di dalam negara Islam akan mensejahterakan rakyat dengan konsep baitulmal yang kuat dari pemasukan negara Islam. Dengan konsep baitulmal inilah negara akan membiaya kebutuhan dasar setiap individu rakyat.
Dengan pemenuhan kebutuhan yang tepat sasaran oleh negara Islam. Inilah kemudian negara tidak perlu membuka ruang untuk menetapkan program makan bergizi gratis. Karena semua pemenuhan telah terporsikan sesuai jalurnya.
Sudah saatnya, sebagai seorang muslim sadari bahwa hanya bernaung dalam sistem Islam lah semua akan mendapatkan kesejahteraan. Wallahu a’lam bissawab.
Views: 0
Comment here