wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 680 ribu orang sepanjang Maret 2023 hingga Maret 2024. Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi mengungkapkan angka kemiskinan RI mencapai 9,03 persen atau 25,22 juta orang per Maret 2024, (CNN.Indonesia 02/07/2024).
Pemerintah mengklaim bahwa, terjadinya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Namun fakta di lapangan, maraknya PHK dimana-mana, harga-harga barang dan bahan pokok mahal, daya beli masyarakat menurun.
Ironisnya, banyak pengangguran dimana-mana, sementara lapangan pekerjaan tidak memadai, masyarakat berbondong-bondong melamar pekerjaan. Dari ratusan bahkan ribuan yang melamar kerja, hanya beberapa puluh saja yang diterima. Hal ini tidak sebanding dengan pernyataan pemerintah tentang turunnya angka kemiskinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejatinya negara tidak sungguh-sungguh mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan nyata, tapi hanya sekedar bermain angka-angka.
Ini merupakan tugas negara, mengatasi berbagai problem-problem rakyatnya. Ibarat fenomena gunung es, yang terlihat dipermukaan saja, padahal memunculkan masalah-masalah yang lain. Anehnya negara seolah abai dan tidak mampu memberikan solusi tuntas untuk masalah kemiskinan ini, hanya melakukan solusi tambal sulam, tidak mengatasi masalah pada akarnya.
Sistem kapitalisme memang meniscayakan adanya kemiskinan, apalagi dengan peran negara hanya sebagai regulator yakni mengatur dan membuat kebijakan semata. Menjadikan rakyat diabaikan hak-haknya, sementara para pengusaha dianak emaskan.
Begitulah, cerminan dari sistem kapitalisme, yang mengedepankan prisip kebebasan, negara memberikan peluang bagi para pemilik modal untuk berkuasa. Rakyat miskin semakin tercekik dengan kebijakan pemerintah, para oligarki mendapat tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan.
Akan tetapi pada hakikatnya para pemimpin/wakil rakyat seharusnya menjadi pelayan bagi rakyatnya, yang menjamin terwujudnya kesejahteraan individu dan masyarakat dengan kebijakannya. Bukan malah membuat rakyat semakin sulit. Perlu disadari semua kebijakan yang dibuat oleh para penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang maknanya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya…”
Oleh karena itu, rakyat butuh sistem yang sempurna untuk mengatur tatanan hidup rakyat, yang tidak membeda-bedakan antara rakyat miskin dan kaya. Sistem yang mampu memberikan solusi tuntas dalam mengatasi masalah kemiskinan dari tahun ke tahun. Selain itu juga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Maka dari itu, sistem Islamlah yang mampu mewujudkannya. Semua aturan hidup bersumber pada Al-Qur’an dan As-sunah.
Oleh: Andini (Praktisi Pendidikan & Pemerhati Generasi)
Views: 11
Comment here