Oleh: Novitasari
(Muslimah Brebes)
wacana-edukasi.com– Indonesia kembali mengalami bencana, belum lama ini bencana banjir bandang melanda kabupaten Garut pada hari Jum’at (15/7) malam. Banjir tersebut telah menghanyutkan 9 rumah dan bahkan puluhan rumah mengalami kerusakan.
Dikutip dari merdeka.com wakil Gubernur Jawa barat Uu Ruzhanul Ulum menilai bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, namun dikarenakan adanya pembabatan hutan dan alih fungsi lahan yang terjadi di hulu sungai Cimanuk. Selain di Garut banjir pun melanda Desa Karangligar kecamatan Teluk Jambe barat, kabupaten Karawang pada hari Sabtu 16/7 lalu.
Banjir diperkirakan karena intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan aliran sungai Cidawolong dan Kedunghurang meluap.
Menurut Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan terdapat sekitar 200 kepala keluarga (KK) atau 1.1192 jiwa terdampak dan 304 unit rumah, 2 unit fasilitas ibadah, 3 unit fasilitas umum tergenang banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 100 cm. Belum ada laporan korban jiwa maupun masyarakat yang mengungsi akibat keadaan ini.
Sungguh sangat memperhatikan bagi penduduk yang terdampak banjir ini, pemerintah hanya menghimbau agar mereka pindah ke lokasi yang lebih aman, tanpa memberikan kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami.
Banjir yang melanda Garut selain faktor alam juga merupakan faktor ulah tangan manusia itu sendiri, karena ulah manusia lah yang telah membuat hutan lindung beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, adanya praktik pembakaran hutan serta mulai menjamurnya pertambangan emas di area gunung Papandayan. Selain itu maraknya pula pembangunan berbagi Desa Wisata yang terjadi di hulu sungai, sehingga hal itu menambah situasi buruk untuk masyarakat yang tinggal di sepadan sungai Cimanuk.
Jika kita cermati faktor yang menjadi penyebab alih fungsi lahan tidak dapat dihentikan hingga saat ini dikarenakan tidak adanya kebijakan yang independen. Pemerintah justru seolah tidak tegas terhadap korporasi yang berkepentingan di area tersebut. Karena pemerintah seolah hanya menjadi jembatan antara korporasi dan rakyat.
Bahkan perizinan pun begitu mudah di kantongi oleh korporasi.
Jika izin sudah didapatkan, mulailah adanya berbagai pembangunan yang kapitalistik, seperti pembangunan properti di hulu sungai dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena mereka beranggapan jika ekonomi tinggi tentu akan mendapatkan banyak devisa untuk negara dan akan tercipta lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.
Namun benarkah demikian? Faktanya, keuntungan terbesar diraup oleh korporasi tersebut. Dan pemerintah hanya dapat sebagian kecil saja dari keuntungan tersebut.
Selain itu dengan maraknya pembangunan, masyarakat justru banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan seperti petani, nelayan bahkan para pelaku UMKM. Mereka kehilangan pekerjaan karena tempat mereka mencari nafkah justru beralih fungsi, dan tentunya perusahaan pun hanya menerima SDM yang memiliki kualitas dan kompetensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan petani dan nelayan.
Inilah dampak yang terjadi ketika sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan. Karena kebijakan pemerintah tersebut tidak independen, bahkan kebijakan pun tidak berpihak kepada rakyat dan kemaslahatan umat. Karena yang menjadi fokus utama para pemangku jabatan adalah pertumbuhan ekonomi, bukan kemaslahatan umat.
Berbeda sekali ketika yang menjadi landasan hidup kita adalah sistem yang benar-benar berasal dari Allah SWT Sang Pemilik alam semesta beserta isinya. Karena dalam sistem Islam, walaupun adanya bencana tersebut merupakan sebuah ketentuan Allah SWT, namun sebagai manusia kita dituntut untuk berupaya optimal agar bencana tersebut dapat dihindarkan.
Berupaya optimal pun tidak dapat dilakukan oleh sendiri saja, karena tetap harus ada peran negara. Karena negaralah yang berwenang dan memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya.
Dalam sistem Islam negara akan menghimpun penguasa yang amanah dan mempunyai kapabilitas tinggi demi tercapainya kemaslahatan umat. Pemerintah pun tidak akan begitu mudah untuk memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan alih fungsi lahan meskipun value yang didapatkan itu tinggi .
Karena fokus utama sistem Islam tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi semata. Tetapi yang menjadi fokus utama pemerintahan Islam adalah terciptanya kesejahteraan umat. Walaupun nanti banyak pembangunan infrastruktur, tentunya hal ini akan lebih di prioritaskan sebagai fasilitas umat. Begitupun jika kas Baitul mal tersebut melimpah, negara tidak akan memungut pajak dari umat.
Jika terjadi bencana pun seperti banjir dll, negara akan menurunkan para ahli yang lahir dari sistem yang berbasis akidah Islam. Para ahli akan berupaya semaksimal mungkin untuk meninjau dan mengatasi faktor yang menjadi penyebab terjadinya bencana tersebut.
Sungguh betapa luar biasanya Islam. Karena Islam mengatur bukan hanya perihal ibadah semata, tetapi lebih dari itu mulai dari sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya pun Islam jelas mengaturnya. Maka sudah saatnya kita buka mata dan telinga agar sistem yang Rahmatan Lil alamin ini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu alam
Views: 6
Comment here