wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Kondisi ekologis di Kalimantan Barat sudah sangat krusial belum terselesaikan. Dari bencana ekologis banjir, karhutla dan asap, lemahnya penegakan hukum konsesi sektor SDA, kerusakan dan pencemaran Sungai Kapuas.
Problem ini tidak lepas dari peran para oligarki yang selama ini memimpin negeri ini. Atas minset bisnis, produk perundang-undangan dibuat agar bisa memulluskan keuntungan dari beroperasinya Perusahaan ekstraktif yang mereka miliki sekaligus mengabaikan SDA yang telah tereksploitasi.
Relasi pasangan capres dan cawapres maupun tim pemenangan dengan pengusaha industri ekstraktif menentukan sejauh mana keberpihakan mereka terhadap isu lingkungan. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, menyampaikan penilaian lembaganya ini melalui rilis pers pada Selasa (12/12/2023). Menurut Hendrikus, tiga capres cawapres menyebutkan isu lingkungan dalam visi dan misi mereka. Ketiganya, secara eksplisit menyebutkan kata ‘ekologis dan lingkungan’. Namun, visi misi capres terkait isu lingkungan juga masih bersifat normative.
Pasangan Capres-Cawapres No1 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) menyebutkan isu lingkungan pada poin misi ke-1 dan ke-4. Pada poin ke-1 adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Ke-4 membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan.
Sedangkan pasangan Capres-Cawapres No 2 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming) poin misi soal lingkungan terdapat pada urutan ke-5 terkait hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam.
Sementara poin misi lainnya Capres-Cawapres No 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) menempatkan isu lingkungan pada urutan ke-3, yakni ekonomi yang tangguh dan berdikari (melalui Kedaulatan Pangan, termasuk industri pangan berkelanjutan dan lahan subur untuk petani).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menyebutkan penyertaan isu lingkungan pada visi-misi capres cawapres penting, meski tidak menjadi jaminan terselesaikannya persoalan lingkungan hidup yang berkeadilan dan menyeluruh. Selama ini permasalahan dan konflik lingkungan kian kompleks dan meningkat.
Hal di atas tidak bisa dibiarkan, apalagi para kapitalis mulai berebut peran politik praktis. Ikut kontestasi atau menyokong dana pemilu bagi sosok yang diusung. Sementara itu membuat ‘kemasan cinta lingkungan’ agar menambah elektabilitas. Sayangnya rakyat kita sangat mudah memaafkan atau bahkan mudah lupa. Tidakkah sebelum-sebelumnya juga sedemikian rapi bahkan menyusun pandangannya terhadap lingkungan, namun tidak terrealisasi sama sekali ketika sudah meraih kekuasaan.
Belum lagi kerusakan ekologis sudah tak terhitung berapa rupiah dan berapa nyawa telah terbuang sia-sia. Ruang hidup bagi umat kian sempit dan sesak. Karhutla yang meningkatkan ISPA, kerusakan lingkungan, belum lagi pencemaran udara, tanah dan air di Kalbar. Bahkan deforestasi berkali-kali menyapu rumah warga dengan banjir yang besar.
WALHI tidak perlu pesimis, mungkin perlu juga melirik alternatif sistem untuk negeri ini. Sepanjang oligarki berkuasa dan dikasi panggung oleh sistem demokrasi, maka kapitalisasi pada SDA kita akan terus terjadi mengikis warisan untuk anak cucu kita kelak. Alternatif sistem itu adalah Sistem Islam.
Aturan yang dilahirkannya berslogan ‘rahmatan lil ‘alamiin’. Pengaturan segala sesuatu dengan syariat Islam akan mendatangkan kelestarian dan keharmonisan alam ini, SDA terjada, SDM terbina, kekuasaan pun digunakan untuk seoptimalnya kepentingan rakyat dan masa depan generasi. Jauh dari eksploitasi sebagaimana yang hari ini marak terjadi.
Yeni
Pontianak-Kalbar
Views: 7
Comment here