Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com– Kasus kekerasan di Papua belum kunjung reda. Diberitakan sebelumnya bahwa telah terjadi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menewaskan delapan warga sipil. Peristiwa penembakan terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Mereka yang tewas merupakan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang sedang memperbaiki jaringan telekomunkasi (kompas.id, 05/03/2022). Menanggapi kejadian ini Komnas HAM mengajukan adanya forum dialog bersama dengan KKB demi menghentikan konflik yang ada.
Konflik Papua sesungguhnya telah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Sejak wilayah tersebut menjadi bagian dari Pemerintah Indonesia beragam konflik, kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi, sejak dari masa Orde Baru hingga kini. Tidak sedikit dari warga sipil menjadi korban dan fasilitas umum mengalami pengrusakan, namun tetap itu semua seolah belum menghantarkan Papua pada kondisi damai. Papua masih saja bergolak dan tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI senantiasa berkumandang. Serangan yang dilakukan oleh kelompok separtis bersenjata tentu tidak boleh dipandang remeh karena itu terkait dengan perlindungan nyawa manusia dan kedaulatan negara.
Papua pada hakikatnya adalah kawasan dengan anugerah kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Diantara kekayaan sumber daya mineral logam yang dimiliki Papua adalah tembaga, emas dan perak. Cadangan emas yang berada di Blok Wabu Papua diperkirakan berpotensi hingga 240 ton. Tambang Grasberg Papua merupakan tamban emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Sungguh sebuah potensi kekayaan alam Papua yang luar biasa melimpah, dan tambang ini dikuasai oleh satu operator yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berafiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. asal Amerika Serikat.
Melimpahnya kekayaan alam Papua selayaknya menjadikan wilayah tersebut dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Namun faktanya tidak demikian, masyarakat Papua secara umum harus menjalani kehidupan di bawah bayang-bayang kemiskinan, jauh dari kata sejahtera. Menyoal kasus busung lapar saja misalnya, tercatat sejak tahun 2012 telah terjadi kematian akibat gizi buruk. Selain itu ancaman kematian akibat campak juga mengintai masyarakat Papua. Sungguh sangat ironis jika kita bandingkan dengan kekayaan alam Papua yang seharusnya sangat mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakatnya secara layak.
Konflik Papua merupakan potret kesenjangan sosial yang nyata. Bagaimana kesejahteraan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat meski mereka sedang berada di atas tumpukan lantakan emas. Sumber daya alam Papua tidak pernah dirasakan oleh masyarakat setempat kecuali hanya oleh segelintir elit. Masyarakat Papua tetap miskin dan terhalang dari penghidupan yang layak. Wajar jika situasi semacam ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memantik provokasi konflik. Bagi sebagian kalangan adanya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI adalah hal yang “wajar” akibat ketimpangan sosial yang dirasakan warga setempat. Namun, bagaimana seharusnya kita mengurai persoalan Papua, terlebih dari sudut pandang Islam?
Islam sebagai sebuah pandangan hidup memiliki konsep yang jelas seputar pengurusan umat. Dalam salah satu hadits Nabi SAW bersabda yang artinya, “Imam adalah raa’in dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya” (HR Al Bukhari). Hadits tersebut menggambarkan bagaimana kedudukan negara melalui penguasa sangat besar pengaruhnya bagi kondisi rakyat. Negara berperan penting menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan mereka. Negara tidak boleh mengabaikan peran tersebut meski rakyat yang diurusnya berada di kawasan terpencil dan pelosok.
Syariat Islam juga menempatkan penguasa sebagai perisai. Dalam hadits Nabi SAW bersabda yang artinya, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai , dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaann)nya” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud). Nampak jelas bagaimana Islam meletakkan kekuasaan sebagai sebuah amanah perlindungan terhadap jiwa manusia. Negara melalui penguasanya bertanggungjawab menjaga keselamatans serta keamanan setiap individu rakyat dari segala macam teror dan kekerasan. Negara akan memberantas segala potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan nyawa manusia. Negara tidak boleh berdamai dengan pelaku pengrusakan apalagi mencoba mencari jalan kompromi.
Derita Papua sudah saatnya kita akhiri. Sudah cukup banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua akibat pengurusan kehidupan mereka yang tidak berdasar kepada aturan yang shahih. Telah nyata ketimpangan yang ditimbulkan ketika masyarakat tidak diatur dengan sistem Islam sebagaimana yang terjadi di Papua dan juga di negeri Muslim lainnya. Tidak ada cara lain untuk mengakhiri derita Papua kecuali merombak sistem kehidupan manusia kepada sistem Islam. Papua akan menjadi lebih baik dengan syariat Islam dan tentu demikian pula dengan umat manusia secara keseluruhan.
Views: 8
Comment here