Opini

Menyikapi Ketahanan Pangan, Benarkah Memanfaatkan Perempuan Solusinya?

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh Yuliana S.Sos. (Pemerhati Sosial)

wacana-edukasi.com, OPINI– Berbagai macam persoalan Negeri ini tak kunjung usai, salah satunya terkait masalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan penting suatu bangsa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11/2023 tentang pola pangan harapan.

Kepala Badan Kebijakan Fisal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu juga mengungkapkan bahwa menkeu menganggarkan dana Rp 104,3 triliun- Rp 124,3 triliun untuk meningkatkan produksi pangan domestik 2024. Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Namun, Arief justru mengungkapkan bahwa negara hanya mengucurkan 0.6% dari total anggaran negara untuk bidang pangan. Selain anggaran, persediaan lahan juga tidak cukup luas karena hanya sebagian yang bias dipakai untuk keperluan pertanian (republika, 4/6/2023).

Menilik Solusi Ketahanan Pangan di Kaltim

Dilansir dari Kaltimprov.go.id, PJ Gubernur Kaltim mengajak organisasi masyarakat di Kaltim termasuk Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Provinsi Kaltim untuk mengembangkan usaha greenhouse, sebagai upaya membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.

“Kita harus perkuat ketahanan pangan di Kaltim dengan ragam inovasi yang variatif. Inovasi hortikultura ini, serta memudahkan cara menanam karena lebih modern, baik untuk jenis buah-buahan maupun sayur-sayuran,” jelas Akmal Malik saat menerima audiensi ketua dan anggota Iwapi Provinsi Kaltim di Ruang VVIP, Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Selasa (21/11/2023).

Sejatinya, solusi yang diberikan penguasa justru memberikan peran tambahan kepada perempuan. Padahal, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab penguasa, bukan diberikan kepada perempuan. Ketahanan pangan wajib diwujudkan oleh negara sehingga perempuan bisa fokus dengan fitrahnya sebagai perempuan yaitu ibu dan pengatur rumah tangga. Tidak masalah perempuan terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan karena kesukaan atau keilmuannya. Tetapi jika sampai melalaikan fitrahnya dan dimanfaatkan oleh negara hal tersebut tentu salah.

Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Negara

Sudah menjadi rahasia umum ketika ketahanan pangan di negeri ini selalu bermasalah. Pengaturan sektor pangan yang tidak jelas membuat persoalan pangan tak kunjung usai. Ketahanan pangan adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena berkaitan erat dengan SDM. Sayangnya hal ini masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari negara. Padahal sebagai Negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, tak sepantasnya negeri ini terus berkutat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan ketahanan pangan. Tanah subur, lautan luas dengan kekayaan yang melimpah namun kasus stunting mengintai generasi.

Pada kenyataannya, kelancaran distribusi pangan bukan hanya permasalahan teknis tapi karena pengelolaanya berada dalam genggaman para korporat, mulai dari penguasaan rantai produksi, jalannya distribusi hingga kendali pangan semuanya dikuasai swasta. Wajar, persoalan pangan tak kunjung usai karena pada prinsipnya para korporasi selalu menimbang sesuatu berdasarkan untung rugi.

Pelebaran impor pangan dari Negara lain juga semakin marak dilakukan Negara, yang membuat para petani gigit jari karena megalami kerugian. Gejolak harga pangan yang tak stabil mengkibatkan rapuhnya fungsi negara dalam mengelola sektor pertanian. Penerapan sistem kapitalisme membuat negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai pengelola urusan rakyat. Miris, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru kian memuluskan para kapitalis untuk menguasai sektor vital masyarakat.

Problematika ketahanan pangan sejatinya menjadi tanggung jawab negara alih-alih dibebankan kepada perempuan. Sejatinya ketahanan pangan tidak dapat terwujud karena negara sendiri yang salah dalam kebijakan dan tata kelola lingkungan termasuk SDAE dalam sistem yang benar-benar memandulkan peran negara dan penguasanya.

Islam Memandang Persoalan Ketahan Pangan

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, namun juga memberikan solusi semua permasalahan umat di segala aspek kehidupan yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang bersumber dari Allah Swt.

Begitu juga dalam mewujudkan ketahanan pangan, islam mempunyai konsep dan visi yang jelas untuk memenuhi kebutuhan umat. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok setiap individu yang harus dipenuhi.

Dalam Islam tidak diperbolehkan lahan pertanian dikuasai oleh individu atau kelompok, tetapi dibiarkan mati, tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dengan memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang ada sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Islam sangat melarang bagi siapapun, melakukan kecurangan ataupun persekongkokolan dalam pengaturan pendistribusian barang yang berimbas kenaikan harga barang yang hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Sabda Rasulullah saw: “Siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) dari harga-harga kaum Muslimim untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad, al-Baihaqi, ath-Thabrani)

Pada masa Khilafah Kepemimpinan Umar bin khattab, pernah terjadi krisis pangan akibat kemarau panjang. Hingga masa paceklik, Umar bin khattab memiliki suatu kebiasaan baru, yaitu setelah selesai mengimami salat isya beliau langsung pulang dan melakukan salat malam sampai menjelang shubuh. Kemudian khalifah Umar keluar menelusuri lorong-lorong jalan untuk mengontrol apakah ada rakyatnya yang kelaparan.

Kemudian khalifah Umar mengirim surat kebeberapa Gubernur di berbagai wilayah kekhalifahan Islam. Dan meminta mereka mengirim bantuan untuk menutupi kebutuhan masyarakat Hijaz. Diantara yang dikirimi surat adalah Amr bin Ash di Mesir, Muawiyah bin Ali Sufyan di Syam, Sa’ad bin Abi Waqqash di Irak.

Hal ini menunjukkan sekaligus memberikan contoh bahwa pemimpin dan negara wajib menenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Memastikan tiap individunya tumbuh menjadi SDM unggul dan bertakwa. Semua tentunya hanya akan terwujud dengan aturan yang pasti dan benar dari Allah SWT. Wallahu’alam bish-shawwab

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 8

Comment here