Oleh : Irohima
Wacana-edukasi.com, OPINI--Ramai pemberitaan tentang para influencer yang turut serta dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara yang baru di Kalimantan Timur bersama Presiden, ada yang pro dan ada juga yang kontra, ada yang mengatakan tindakan ini berguna dan ada juga yang mengatakan bahwa mengajak influencer sebagai sesuatu yang sama sekali tidak berfaedah. Lantas apa relevansinya antara influencer dan proyek IKN yang belum selesai ditata?
Minggu, 28 Juli 2024, sejumlah influencer seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Marten, Omesh, Irwansyah dan yang lainnya diboyong Presiden Jokowi untuk menemaninya mengunjungi lokasi pembangunan kantor presiden di IKN, presiden juga mengajak mereka menjajal jalan tol IKN menggunakan motor. Melibatkan para influencer dalam kunjungan Presiden ke IKN kali ini disebut oleh Grace Natalie, selaku Stafsus Presiden adalah sebagai salah satu bentuk transparansi ke publik dan menjawab rasa penasaran masyarakat akan IKN, tujuannya agar masyarakat bisa melihat sendiri pembangunan IKN dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat lain. Selain para influencer, beberapa Menteri juga turut hadir dalam kegiatan ini ( detiknews, 31/07/2024 ).
Langkah Jokowi memboyong para influencer ke IKN dinilai sejumlah pengamat politik sebagai sesuatu hal yang tidak diperlukan. Menurut Adi Prayitno, seharusnya Jokowi lebih memprioritaskan pada upaya menarik investor ke IKN. Sementara itu Ujang Komarudin selaku Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia menganggap bahwa tindakan Jokowi membawa influencer ke IKN sebagai cara instan untuk memoles citra IKN agar positif padahal pembangunan IKN belum sepenuhnya rampung (tempo.co, 4/8/2024).
Di tengah perkembangan media sosial yang pesat dan berskala besar, influencer muncul sebagai sosok yang memberi pengaruh terhadap para pengikutnya di media sosial. Apa yang mereka katakan dan perbuat akan mempengaruhi pola perilaku pengikutnya dalam banyak hal. Tak berlebihan jika kemudian Ujang Komarudin beranggapan bahwa langkah Jokowi menggaet influencer ke IKN merupakan salah satu bentuk pencitraan, karena memang keberadaan influencer dapat menggiring opini publik ke arah yang diinginkan. Bisa dipastikan setelah pasca kunjungan para influencer ke IKN, postingan-postingan mereka yang memuji proyek IKN dan menyebutkan bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan melainkan juga berpotensi besar sebagai pusat inovasi dan destinasi masa depan Indonesia akan menggeser berbagai opini negatif terkait carut marut pembangunan IKN seperti sulitnya air bersih di sana, target pembangunan yang tidak tercapai, masyarakat adat yang disingkirkan, hingga tidak adanya minat investor asing di IKN.
Proyek pembangunan IKN membutuhkan biaya yang sangat besar dan tak cukup jika hanya mengandalkan APBN, maka dari itu kehadiran para investor begitu diharapkan, namun sayang hingga saat ini belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Sebelumnya Jokowi menyebut bahwa ada ratusan investor asing yang tertarik akan datang ke IKN, namun kemudian pernyataan beliau justru dibantah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengatakan belum ada investor asing yang masuk karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama IKN yang merupakan kawasan inti pemerintahan belum selesai.
Selain dianggap sebagai pencitraan, upaya Jokowi mendatangkan influencer ke IKN juga dianggap sebagai upaya yang tidak efektif serta menghambur-hamburkan anggaran karena seluruh biaya yang mencakup bayaran influencer, transportasi, hingga akomodasi bisa mencapai milyaran rupiah sementara masih banyak urusan rakyat yang lebih penting membutuhkan banyak biaya. Belum lagi rencana penyelenggaraan HUT RI dimana pihak pemerintah akan menyewa mobil dan bus untuk para tamu negara karena moda transportasi IKN yang belum siap, diperkirakan akan membuat anggaran semakin membengkak.
Mendatangkan infuencer ke IKN sebagai upaya pencitraan adalah sebuah kesimpulan yang tak bisa disalahkan, kenapa ? karena baik dari pihak terkait dan para influencer sendiri sama-sama menutup mata akan fakta persoalan yang ada, kunjungan mereka pun tidak disertai dengan kunjungan kepada masyarakat yang terdampak oleh pembangunan IKN. Mereka seakan tak mau tahu cerita pedih masyarakat yang terpaksa menjual tanah kepada otorita dengan harga murah dan bagaimana bingungnya masyarakat mencari tempat baru untuk tinggal. Tapi inilah sistem kapitalisme, selalu memprioritaskan kepentingan penguasa dan kapitalis oligarki dalam setiap kebijakannya, yang membangun infrastruktur dengan tujuan kemaslahatan bagi para penguasa dan pengusaha, bukan untuk rakyat biasa.
Berbeda halnya dengan Islam, negara dalam Islam akan menjalankan semua program pembangunan dan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Pembangunan infrastruktur dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat bukan untuk keuntungan pribadi penguasa atau pengusaha. Negara tidak akan membangun infrastruktur jika tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat, merugikan dan merampas hak rakyat serta merusak alam dan membunuh ekosistem. Kebijaksanaan pembangunan infrastruktur dalam Islam pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kala itu beliau melarang pembangunan masjid yang akan menggusur rumah seorang Yahudi.
Negara dalam Islam akan membangun infrastruktur secara efektif, efisien, serta berkualitas dengan mengerahkan para ahli di bidangnya masing-masing untuk menghasilkan sistem infrastruktur terbaik. Penggunaan anggaran akan dilakukan secara cermat dan efisien hingga tidak akan terjadi pemborosan anggaran seperti saat ini. Demikian pula dalam pemilihan pelaksana pembangunan infrastruktur, negara akan memilih orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki kapabilitas dan kredibilitas teruji serta orang-orang yang amanah. Selain itu negara juga akan membuka lebar-lebar ruang diskusi dan muhasabah untuk rakyat kepada pemerintah agar dapat saling mengingatkan, memberi saran bahkan mengajukan pengaduan.
Dalam Islam, negara akan menjamin suasana amar makan ma’ruf nahi munkar pada semua rakyat hingga semua individu akan selalu melakukan muhasabah lil hukam sesuai dengan syara. Dengan penerapan Islam, suasana kondusif akan tercipta, penguasa akan menjalankan perannya sebagai pengurus, pelindung serta mencintai rakyat, begitu juga sebaliknya, rakyat akan mencintai pemimpinnya karena telah terwujudnya kemaslahatan. Pada akhirnya, dengan Islam, negara tak perlu menutupi kebobrokan dengan melibatkan influencer sebagai agen pencitraan seperti yang terjadi di zaman sekarang.
Wallahualam bis shawab
Views: 5
Comment here