wacana-edukasi.com– Maraknya perdagangan serta peredaran minuman keras beralkohol (minol) di masyarakat luas secara terang-terangan saat ini menuai pro kontra. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat karena akan mempermudah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkannya.
Apalagi dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No. 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor termasuk adanya pelonggaran ketentuan impor minuman keras beralkohol (minol). Ketua MUI, M. Cholil Nafis menilai kebijakan ini memihak pada kepentingan wisatawan asing supaya datang ke Indonesia. Akan tetapi berdampak buruk serta merugikan generasi anak bangsa dan pendapatan negara (kumparan.com, 07/11/2021).
Jika kebijakan pelonggaran impor minol untuk menambah pendapatan negara, hingga dibukanya investasi pada sektor minol. Lalu, apakah tidak ada sektor bisnis lain yang lebih berpotensial sebagai investasi? Karena mengingat resiko minol yang semakin mengancam dan merusak moral generasi anak bangsa. Maka penting sekali kita memahami dan menyadari bahwa ada dua hal yang saling berkaitan erat antara minuman keras beralkohol (minol) dengan perilaku yang tidak terpuji (moral).
Di sini umat dari seluruh lapisan masyarakat harus bangkit. Bukan hanya sekedar menolak pada pelonggaran kuantitas impor miras atau sekadar pembatalan kebijakan. Tetapi juga harus menolak secara menyeluruh masuknya minol berapa pun jumlahnya. Serta menentang produksi hingga distribusi minol, apapun alasannya karena jelas bertentangan dengan syariat. Sadar dan paham akan dampak minol, maka diperlukan adanya filter serta penerapan syariat oleh negara. Pengendalian bukan hanya terletak pada masyarakatnya. Tetapi juga pada penguasa dan tatananannya.
Seharusnya kebijakan bukan hanya sekadar berdasarkan asas manfaat atau keuntungan materi, tanpa mempertimbangkan dampak kedepannya. Jangan hanya demi mementingkan keuntungan sepihak, menjadikan moral dan akal sehat anak bangsa semakin rusak. Begitulah jika segala kebijakan yang diambil berkiblat pada sistem kapitalisme sekuler. Alih-alih dianggap sebuah kebijakan, peran agama dalam kehidupan pun dikesampingkan. Sementara dalam sistem Islam, menjaga keamanan, kehormatan dan keselamatan generasi merupakan tanggung jawab bangsa yang lebih berharga nilainya.
Bonix Harsiati
Views: 4
Comment here