Oleh : Farah Nabilah Zahra
(Aktivis Mahasiswa dan Pegiat Literasi)
wacana-edukasi.com– Pembangungan LRT Palembang menuai kritik dari wakil ketua umum DPP Demokrat, Benny K. Harman. Menurutnya, kalau tidak ada penumpang untuk apa dibangun? Bukan kah proyek itu dibuat untuk mengatasi masalah rakyat? tanyanya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (23/10).
Benny K. Harman juga mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan mengatasi masalah ini. Sebab, proyek yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kritik tajam dilontarkan karena proyek tersebut telah menghabiskan dana sebesar 9 triliun. Dia bertanya-tanya tentang efektivitas penggelontoran dana sebesar Rp 9,1 triliun tersebut. (Gelora.co, 23/10/2022)
Kritik senada juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Menurutnya, LRT Palembang menjadi proyek transportasi yang gagal perencanaannya dan kini malah sepi. RK menilai adanya kegagalan pengambilan keputusan LRT Palembang karena didasarkan perencanaannya dilakukan secara politis atas hajatan besar Asian Games 2018. Padahal, menurut RK, melihat dari sisi perencanaan penumpangnya, LRT Palembang sebenarnya tidak layak untuk dikembangkan. (Detik.com, 22/10/2022)
Selain proyek LRT Palembang, ada juga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Proyek ini menuai polemik yang krusial disebabkan pembengkakan anggaran yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan anggaran APBNnya. Perlu diketahui bahwasanya proyek kereta cepat ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi bagian tak terpisahkan dari gurita bisnis Tiongkok. (Katadata.co.id, 19/10/2022)
Pelaksana proyek yakni KCIC merupakan konsorsium yang berisi empat BUMN dan perusahaan Cina. Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Cina memang agresif mengembangkan banyak proyek di luar negeri melalui bendera Belt & Road Initiative (BRI). (Katadata.co.id, 19/10/2022)
Proyek Ambisius
Salah satu penyebab kegagalan proyek ambisius ini adalah karena pembangunannya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan proyek pencitraan. RK menyatakan bahwa pembangunan proyek tersebut ditujukan untuk ajang Asian Games 2018.
Faktor lainnya yakni tidak menutup kemungkinan adanya peluang korupsi bagi para oligarki. Oleh karenanya, Benny K. Harman meminta KPK untuk mengusut kasus di balik proyek LRT Palembang ini. Pemerintah terkesan memaksakan pembangunan infrastruktur ini karena dana yang dikeluarkan 9 triliun walaupun tidak ada penumpang.
Untuk Korporasi dan Proyek Kapitalistik
LRT dan KCJB hanya menambah deretan proyek infrastruktur yang kepentingannya tidak memberikan manfaat optimal dan maksimal untuk rakyat. Justru proyek ini adalah proyek ambisius yang semakin membebani negara karena menghabiskan dana yang fantastis. Padahal dana ini seyogyanya bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Faktanya, masih banyak kebutuhan infrastruktur masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dari negara. Seperti bangunan sekolah yang rusak, jalan yang berlubang, jembatan antar desa yang amblas, pelosok desa yang belum mendapatkan aliran listrik, dsb.
Menyoal pembangunan massif ini untuk siapa, lantas jawabannya tiada lain adalah proyek LRT dan KCJB ini dibuat untuk para korporat kapitalis. Meskipun menuai kritik, proyek LRT dan KCJB ini tetap dimuluskan sebab di balik proyek ini ada kepentingan korporasi investor asing yaitu Cina. Para investor asing ini berinvestasi di negeri orang dengan tujuan meraih keuntungan yang besar.
Sistem Kapitalisme hari ini membuka ruang yang besar untuk membiarkan investor asing mengembangkan proyeknya di Indonesia. Defisitnya APBN dalam kapitalisme inilah yang akhirnya membuka pintu investasi asing masuk ke Indonesia.
Otoritas Cina di balik proyek KCJB ini sudah memiliki jalur dagang baru, yaitu melalui bendera Belt and Road Initiative (BRI). Ini menunjukkan pembangunan infrastruktur berada di bawah kendali korporasi asing.
Selain itu, kapitalisme juga tidak memberikan batasan kepemilikan. Sehingga eskploitasi SDA menjadi lebih bebas dan menguras APBN dengan pemungutan pajak. Jika saja pengelolaan SDA ini mandiri, tentu akan menyelamatkan APBN dan rakyat tidak lagi dipungut pajak.
Proyek Pembangunan dalam Sistem Islam
Berbeda dengan kapitalisme, proyek pembangunan dalam Islam akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat bukan demi investor. Dalam pembangunan, sistem Islam akan memprioritaskan yang lebih dibutuhkan umat seperti pembangunan akses jalan desa, sekolah, dan sarana umum lainnya daripada pembangunan moda transportasi alternatif seperti kereta cepat. Sebab masih ada sarana transportasi umum yang bisa digunakan.
Sistem Islam memiliki konsep batasan dalam kepemilikan. Sebagai sumber pemasukan yang membiayai seluruh kebutuhan dasar umat, SDA negeri tidak boleh diprivatisasi oleh swasta maupun asing. SDA dikelola secara mandiri oleh negara yang hasil keuntungannya akan menjadi kas pemasukan negara semuanya. Alhasil rakyat tidak perlu lagi membayar pajak dan biaya pembangunan infrastruktur negara. Semua bisa diperoleh dari hasil pengelolaan SDA tersebut. Sehingga negara dapat terhindar dari intervensi asing. Demikian luar biasa sempurnanya Islam memiliki aturan yang adil dan mensejahterakan serta menjadi solusi dari permasalahan pembangunan hari ini. Tak inginkah hidup dalam naungan aturanNya?
Wallahu a’lam bishowab.
Views: 55
Comment here