Moderasi Beragama dalam Tes Wawasan Kebangsaan

wacana-edukasi.com– Moderasi beragama sedang hangat-hangatnya digaungkan, demi terlaksananya agama yang moderat terkhusus Islam. Berbagai macam cara dilakukan mulai dari opini publik hingga tes wawasan sebuah lembaga negara dimana pegawainya akan diangkat menjadi pegawai negeri atau ASN.

Pertanyaan-pertanyaan kontroversial pun disiapkan, termasuk masalah keyakinan. ASN harus sejalan dengan arus moderasi agama, isu kebangsaan lebih tinggi dibanding prinsip beragama. Mengotak atik keyakinan seseorang atas nama kebangsaan.

Seperti melepas jilbab, memakai jilbab dan menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslimah yang sudah baliq. Namun ini menjadi sebuah pilihan yang harus dipilih antara keyakinan yang dipercayainya atau pekerjaan jika harus melepas jilbab demi pekerjaan (news.detik.com 2/6/2021).

Apakah jilbab menghalangi seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya? Bukankah jilbab mencirikan identitas keyakinan seseorang, hingga kita tak perlu bertanya lagi tentang keyakinannya?

Selain masalah jilbab ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan para pegawai tersebut, yang notabennya berkecimpung dalam urusan penyelewengan dana-dana negara oleh para pejabat. Pertanyaan seputar isu-isu popular seputar toleransi termasuk terhadap LGBT apakah berhubungan dengan pekerjaan para ASN tersebut. Seperti viralnya 20 pertanyaan kontroversial yang dilansir dari www.wanheartnews.com (5/5/2021).

Moderasi beragama nyatanya adalah liberalisasi, paham kebebasan yang mengatur setiap perbuatan atas nama kebebasan dimana agama tidak boleh mengatur kehidupan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Moderasi menyerang kaum muslim. Seperti kita ketahui, Islam bukan saja agama yang mengatur masalah ibadah ritual saja, namun Islam adalah sebuah ideologi yang mempunyai aturan dalam segala hal. Pakaian, makanan, muamalah, hingga urusan berbangsa dan bernegara Islam mempunyai aturannya, lengkap dari A sampai Z semua tercantum dalam al Quran dan as Sunnah.

Seiring waktu masyarakat khususnya umat muslim mulai menyadari akan hal ini. Tentunya kesadaran umat menjadi kekhawatiran para pengusung ideologi kapitalisme yang selama ini bercokol di negeri muslim terbesar ini. Hingga tak aneh mereka berusaha membuat stigma negatif, propaganda-propaganda untuk menyudutkan umat muslim dalam berbagai bidang kehidupan termasuk menjadi pegawai ASN.

Penguasa yang diharapkan hadir pun tak dirasakan, keadilan yang diimpikan hanya ilusi dalam sistem kapitalisme. Kebebasan memiliki keyakinan dan menjalankan perintah agama yang seharus tidak diutak atik nyatanya tidak demikian, pilihan apakah sanggup melepas jilbab jika pekerjaan menuntut seperti itu. Jawaban tidak mau pun menjadi bahan pembahasan bahwa muslimah tersebut hanya mementingkan diri sendiri dari pada bangsa dan negara, sungguh ironis menarik sesuatu tidak pada tempatnya.

Inilah jika hukum buatan manusia, semua bisa menafsirkan sesuai keinginan dan hawa nafsu manusia itu sendiri. Lain halnya jika aturan itu berasal dari sang pencipta yang maha mengetahui yang terbaik untuk ciptaan-Nya.

Allah Swt. telah menurunkan al Quran untuk menjadi pedoman hidup manusia semua tercantum dan terangkum dalam sebuah sistem Khilafah. Sistem yang akan melindungi aqidah dan keyakinan umat, menjaga dari paham-paham yang dapat merusaknya seperti liberalisme berbalut moderasi, dan sekularisme.

Saatnya umat memperkuat aqidah karena para kafir dan antek-anteknya tak akan pernah diam, melihat perkembangan umat muslim yang semakin memahami agamanya. Karena tak ada solusi yang hakiki untuk menyelesaikan semua problematika umat kecuali tegaknya Islam dalam naungan daulah Khilafah sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam memimpin umat.

Wallahu a’lam bishowab.

Titin Kartini

Views: 606