Mendengar istilah ‘asam garam kehidupan’, pasti kita teringat pada sosok ibu, wanita paruh baya atau yang telah berusia senja yang memiliki pemikiran bijak. Setiap masalah dihadapi dengan cara tak biasa. Menghadapi pahit manisnya kehidupan dan belajar dari sana. Namun kali ini pahit tak ayal lagi dapat ditahan, garam dibumi pertiwi sudah tak asin lagi hingga harus mengimpor dari luar, dan menambah nestapa para perempuan petani garam.
Dilansir dari Kompas.com. Petani garam yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) minta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam yang tahun ini ditetapkan sebanyak 3,07 juta ton. Ketua Umum HMPG Mohammad Hasan di Surabaya, Kamis, mengatakan, kuota garam impor yang ditetapkan pemerintah tersebut lebih besar dibanding pada 2020 yang berjumlah 2,7 juta ton. “Sementara stok garam rakyat tahun lalu sebanyak 1,3 juta ton dan stok garam perusahaan pengolah garam yang diimpor tahun 2020 sampai sekarang masih menumpuk,” kata dia, dilansir dari Antara, Jum’at (26/3/2021).
Kebijakan impor garam pemerintah banyak menuai penolakan. Alasan faktor cuaca, kualitas dan kuantitas garam yang tidak sesuai standar industri, hingga harga tinggi garam lokal mengidentifikasikan ketidak berpihakan kepada rakyat kecil. Apabila kualitas produksi garam lokal dianggap tidak memenuhi standar industri, negara bisa melakukan pendampingan, mekanisasi dan pemanfaatan teknologi kepada para petan hingga garam yang diproduksi layak dan sesuai standart yang diinginkan, jika permasalahannya pada harga yang lebih mahal daripada impor, maka yang harus dilakukan, berantas para mafia garam atau tengkulak nakal.
Impor garam perlu ditinjau ulang bahkan seharusnya tidak dilakukan, mengingat Indonesia disebut-sebut sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan panjang pantai terpanjang. Negara harus lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat, pengelolaan sumber daya alam tidak diserahkan kepada investasi para pemodal, sehingga tidak merugikan rakyat.
Riani, S.Pd.I. (Guru)
Views: 2
Comment here