Wacana-edukasi.com — Pemerintah bersama DPR memutuskan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan dan hari pemungutan suara tetap digelar pada 9 Desember 2020. Sejauh ini, tercatat sebanyak 96 orang pengawas pemilu dan 63 orang calon kepala daerah (peserta pemilu) terkonfirmasi positif Covid-19, sementara tiga orang kandidat calon kepala daerah meninggal dunia setelah tertular penyakit tersebut (Kompas.com, 03/10/2020).
Akhir pandemi belum dapat dipastikan, jumlah orang yang terinfeksi kian bertambah. Namun, keputusan pemerintah melalui menterinya, DPR, dan penyelenggara pemilu yang tetap ngotot akan mengadakan pilkada adalah hal yang disayangkan. Pasalnya, masih pada tahapan pilkada sudah menimbulkan korban jiwa, jika dilanjutkan apakah rela menuai bencana yang lebih besar?
Pemerintah menyatakan bahwa kesehatan rakyat menjadi prioritas. Resesi ekonomi yang terjadi menimbulkan kegalauan tak terperi, masih menomor satukan kesehatan atau justru ekonomi.
Pemerintah pusat dan DPR RI sepakat untuk ‘mengesampingkan’ suara rakyat dan sains dengan memilih melanjutkan pilkada. Sekalipun protokol kesehatan diterapkan secara ketat, tetapi bayang-bayang ancaman risiko kematian akan mengintai keselamatan petugas, peserta, dan pemilih akibat penularan Covid-19. Karena beberapa tahapan penting pilkada memungkinkan menimbulkan kerumunan massa.
Demokrasi diklaim sebagai sistem pemerintahan yang memperhatikan aspirasi rakyat. Ketika suara rakyat menjadi angin lalu, lantas rakyat mana yang diperhatikan aspirasinya? Sudah banyak penderitaan rakyat akibat penerapan sistem demokrasi, menjanjikan kesejahteraan namun hanya ilusi. Jika pesta demokrasi bernama pilkada ini tetap dipaksakan maka bersiaplah menuai bencana. Bencana penambahan orang yang terinfeksi ataupun bencana kesengsaraan tiada henti akibat sistem demokrasi.
Wallahu a’lam bi ash-shawab
Meivita Ummu ‘Ammar
Views: 1
Comment here