Oleh: Dite Umma Gaza (Pegiat Dakwah)
Wacana-edukasi.com, OPINI-– Diberitakan oleh tirto.id (2-1-2025), Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, mengemukakan bahwa PPN naik menjadi 12 % hanya diberlakukan untuk jasa dan barang mewah. Ia menambahkan bahwa paket kebijakan stimulus dan kebijakan intensif akan tetap diberlakukan.
Hal di atas dikemukakan Sri Mulyani sebagai respons kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar. Mahendra meminta dukungan paket kebijakan intensif dan stimulus, kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor otoritas juga termasuk di dalamnya.
Sri Mulyani menambahkan adanya paket kebijakan insentif dan stimulus yang diberikan pemerintah, yaitu diskon listrik 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA, serta insentif PPN untuk kendaraan hibrid dan kendaraan listrik. Selain itu, pelaku UMKN beromzet Rp 500 juta per tahun juga tidak membayar PPh, pajak penjualan rumah seharga Rp 2 miliar pun akan ditanggung 100% oleh pemerintah.
Dari uraian di atas, berarti hampir 94% seluruh pelanggan Indonesia memperoleh diskon. Pekerja dengan gaji Rp 10 juta pajaknya dibayarkan pemerintah dalam jangka waktu yang ditentukan. Fakir miskin dibantu beras 10 kg per bulan. Properti, UMKM dan sektor otomotif juga diberi dukungan. Industri padat karya diberi revitalisasi modal, dan diberi pinjaman subsidi dengan bunga 5 %.
Penguasa Populis Otoriter Kapitalisme
Pemerintah mengumumkan PPN 12% hanya untuk barang mewah, namun kenyataannya di tengah-tengah masyarakat harga-harga barang lain tetap naik. Ini terkait tidak jelasnya di awal akan barang yang akan terkena PPN 12% sehingga penjual memasukkan PPN 12% pada semua jenis barang. Ketika harga sudah naik, maka tak bisa dikoreksi meski aturan menyebutkan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah saja.
Negara tampak berusaha untuk cuci tangan dengan didukung media partisan, dan mengeklaim telah mencanangkan program-program bantuan untuk meringankan beban rakyat. Kebijakan yang dibuat seolah-olah adalah kebijakan yang berpihak pada rakyatnya, tetapi sejatinya tidak menghiraukan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Kebijakan-kebijakan di atas menggambarkan potret penguasa yang populis otoriter.
Gaya kepemimpinan dengan konsep di atas melahirkan gaya politik otoriter, di mana aspek check and balance ditiadakan. Kepemimpinan ini menghasilkan kebijakan yang seolah-olah berpihak pada rakyat. Akan tetapi, disinyalir hanya untuk melanggengkan proyek-proyek pemilik modal. Ini adalah buah dari negara yang menerapkan sistem kapitalisme, di mana yang bermodal kuat bisa berkuasa.
Pemimpin Dalam Islam
Islam mengatur seluruh perkara dalam kehidupan. Islam adalah sebuah ideologi yang berisikan syariat Islam kafah. Jika diterapkan secara sempurna oleh negara akan menjadi solusi dari segala permasalahan. Islam mempunyai konsep kepemimpinan terbaik dan istimewa. Jauh berbeda dengan sistem mana pun di dunia ini.
Islam mengedepankan konsep tanggung jawab umum yang wajib dimiliki oleh pemimpin. Batasan dan ketentuannya sangat jelas. Batasannya melingkupi tanggung jawab pemimpin terkait segala sesuatu yang wajib dipenuhi dalam dirinya. Serta tanggung jawab yang berhubungan terhadap rakyatnya. Bukan pemimpin otoriter yang meresahkan rakyatnya. Pemimpin yang otoriter akan mendapatkan balasan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.,
إِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ سُلْطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ
“Sesungguhnya aku orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk surga: orang yang mati syahid, seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dan orang fakir yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Aku juga orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk neraka: seorang pemimpin yang otoriter (sewenang-wenang), seorang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan seorang fakir yang sombong.” (HR. Ahmad)
Sifat-sifat yang seharusnya dipunyai seorang pemimpin dalam Islam di antaranya ketakwaan, kekuatan, kelembutan terhadap rakyat, dan tidak menimbulkan antipati. Pemimpin harus menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Amanah yang harus ditunaikan pemimpin adalah menegakkan keadilan, kedisiplinan, dan bersikap tegas. Islam mensyariatkan pemimpin agar menjaga, mengayomi, lemah lembut, dan tidak menzalimi rakyatnya.
Pemimpin harus selalu memperhatikan dan melindungi rakyatnya. Pemimpin harus memperingatkan rakyatnya agar tidak menyentuh harta milik umum, memberi nasehat, dan mewajibkan seluruh utusannya agar memerintah rakyat dengan syariat Islam. Islam juga melarang pemimpin memperlakukan rakyatnya dengan buruk.
Jika pemimpin Islam menerapkan syariat secara menyeluruh, akan terwujud penegakan kebenaran dan keadilan, bukan hanya janji-janji dan teori belaka. Di dalam sejarah kepemimpinan Islam tergambar dari keteladanan Rasulullah saw. dalam memimpin umatnya. Sepeninggal Rasulullah, para Khalifah melanjutkan seluruh konsep yang dicontohkan beliau.
Islam mewajibkan penguasa sebagai raa’in yang mengurus rakyat sesuai dengan aturan Islam, dan tidak menimbulkan antipati pada rakyat dan tidak membuat rakyat menderita. Islam mewajibkan penguasa hanya menerapkan aturan Islam saja. Allah mengancam penguasa yang melanggar aturan Allah. Dengan diterapkannya syariat Islam untuk seluruh lini kehidupan, maka pemimpin tak akan berani memberi narasi-narasi sesat yang menyengsarakan rakyat, sehingga akan terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.
Views: 1
Comment here