Oleh: Cahya M. Azdarany, S.Si
(Aktivis Dakwah)
wacana-edukasi.com, OPINI– Pengangguran kini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan tidak kunjung terselesaikan. Pengangguran terjadi karena jumlah pencari kerja yang ada secara relatif atau absolut lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia, sehingga mengakibatkan sebagian pencari kerja tidak dapat diserap oleh pasar kerja.
Data BPS menunjukkan terdapat 937.176 orang pencari kerja pada 2022. Sedangkan total lowongan kerja yang tersedia tidak menyentuh seperempat dari total pencari kerja, yakni sebesar 59.276 lowongan. Selain itu, jumlah total angkatan kerja Indonesia pada Februari 2023 mencapai 146,62 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Kendati angka pengangguran.Februari 2023 berkurang dari tahun lalu, jumlahnya masih lebih tinggi ketimbang sebelum pandemi. Jika dibandingkan dengan posisi Februari 2019, jumlah pengangguran pada awal tahun ini bertambah sekitar 1,2 juta orang (katadata.co.id).
Jumlah angkatan kerja kian bertambah dan semakin besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pemerintahpun berlepas tangan menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya. Jumlah pengangguran yang semakin tinggi tentu saja akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Karena pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu berbagai kerawanan sosial, sekaligus menjadi indikator minimnya tingkat kesejahteraan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Kapitalisme Suburkan Pengangguran
Pada sistem hari ini, pengangguran semakin merajalelala karena kebijakan yang makin mempermudah tenaga kerja asing masuk dan ikut bersaing di negeri ini. Hal ini merupakan implementasi dari sistem ekonomi-neoliberal yang diterapkan di negeri ini. Sebagaimana telah diketahui, bahwa bekerja merupakan hal utama bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa pangan, sandang dan papan. Sementara itu dalam sistem kapitalisme, biaya layanan kesehatan dan pendidikan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, sumber pendapatan dari bekerja juga akan digunakan untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Tingginya kemiskinan akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar termasuk gizi, pendidikan dan kesehatan. Secara luas pengangguran mengakibatkan produktivitas suatu negara juga tidak optimal.
Masalah pengangguran memang masih menjadi PR besar bagi pemerintah di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dikutip dari liputan6.com Pemerintah terus berupaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia salah satunya dengan memperkuat pelatihan vokasi. Berbagai cara telah dicoba. Namun tampaknya, masalah pengangguran dari rezim ke rezim telah menjadi warisan yang belum bisa dituntaskan, bahkan hingga sekarang. Pemerintah selama ini hanya berfokus pada aspek pasokan tenaga kerja, bukan pada demand, yaitu menciptakan lapangan kerja.
Ironi Negara Kaya
Sungguh ironi, sulitnya lapangan pekerjaan terjadi pada negeri yang dianugerahi Allah kekayaan alam yang melimpah ruah. Sistem kapitalismelah yang menjadi sumber persoalan tingginya angka pengangguran di negeri ini. Jargon ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila dan semacamnya, terbantahkan oleh fakta implementatif berjalannya ekonomi neoliberalisme di negeri ini. Peran negara dalam sistem ini hanya sebatas regulator. Bahkan, negara tidak jarang berkolaborasi dengan kekuatan modal untuk memeras keringat rakyatnya.
Wajar jika aset-aset kekayaan alam yang jumlahnya melimpah ruah, tidak dapat dimiliki sepenuhnya untuk modal menyejahterakan rakyat. Kebijakan ekonomi bahkan politiknya disetir dan diarahkan oleh kekuatan kapitalisme global. Kekuasaan oligarki demikian mencengkeram hingga situasi ekonomi pun sangat rentan dipermainkan oleh kepentingan negara-negara besar. Para kapitalis dengan modalnya yang besar akan mengelola sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri. Negarapun melegalkan para kapitalis untuk mengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat, negara hanya menarik pajak dari mereka. Sedangkan keuntungan yang besar, para kapitalis yang dapat.
Hanya Islam yang Mampu Menyelesaikan Masalah Pengangguran
Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme, dalam Islam, pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga. Pemimpin akan berusaha semaksimal mungkin mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan jalan menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan. Dalam sistem pemerintahan islam, negara memiliki visi menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer warga negaranya. Selain itu, rakyat juga diberikan akses untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi kalangan yang kurang mampu. Sistem Islam dalam naungan negara khilafah akan menjalankan mekanisme praktis dalam upaya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan hingga menumpas pengangguran, yakni dengan penerapan sistem ekonomi islam.
Sistem ekonomi islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang khas, yaitu membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Sumber daya alam yang melimpah ruah dan tidak terbatas jumlahnya ditetapkan sebagai kepemilikan umum, yaitu milik rakyat. Pada saat yang sama, negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang halal serta suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya tidak lain yaitu dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing.
Dalam sistem islam, negara juga menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari mewajibkan seorang laki-laki untuk bekerja. Namun, tentu saja hal ini mutlak dibutuhkan pemberian pendidikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat. Jadi, negara akan memberikan support berupa sistem pendidikan yang memadai sehingga seluruh rakyat khususnya laki-laki akan memiliki kepribadian Islam yang baik sekaligus skill yang mumpuni. Negara juga akan memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, untuk rakyat yang lemah atau tidak mampu bekerja akan diberi santunan oleh negara hingga mereka pun bisa tetap meraih kesejahteraan. Demikianlah solusi islam dalam mencegah dan mengatasi masalah pengangguran. Wallâhu a’alam bish-shawâb
Views: 50
Comment here