Oleh: Pri Afifah
Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Sebagian masyarakat menilai pemerintah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengurus rakyat, terutama dengan adanya berbagai program yang berfokus pada kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Kebijakan bantuan sosial serta pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dinilai telah meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat.
Terlebih, berbagai program digitalisasi layanan publik diharapkan dapat mempermudah rakyat dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit.
Namun, tidak sedikit pula yang merasa bahwa capaian-capaian ini masih belum cukup untuk dikatakan berhasil mengurus rakyat. Beberapa pihak menilai bahwa banyak kebijakan yang sebenarnya lebih menguntungkan kepentingan kelompok tertentu daripada masyarakat luas.
Bahkan, keluwesan hukum yang kerap kali diubah untuk menyesuaikan dengan kepentingan penguasa menimbulkan keraguan terhadap pemerintah terkait apakah mereka peduli pada kesejahteraan rakyat atau sekadar memprioritaskan kepentingan elit politik.
Meskipun demikian, ada beberapa kemajuan yang terlihat, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih perlu diperbaiki agar setiap kebijakan benar-benar berdampak positif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejatinya, saat ini masih menghadapi banyak persoalan yang harus terus dibenahi, mulai dari kesenjangan ekonomi, akses layanan publik yang masih terbatas, hingga mahalnya harga pangan yang semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah.
Sayangnya, persoalan-persoalan ini sering kali tertutup oleh pencitraan yang dibangun melalui berbagai media, yang seolah-olah menunjukkan keberhasilan tanpa menghadirkan potret nyata kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat terbuai dan percaya bahwa kondisi negara sedang baik-baik saja.
Lebih jauh lagi, beberapa kebijakan yang diambil justru menunjukkan keberpihakan negara kepada sebagian elit politik, bukan kepada rakyatnya sendiri. Kebijakan seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pembatasan subsidi BBM menjadi bukti nyata bahwa beban finansial justru lebih banyak ditimpakan kepada rakyat, sementara kalangan atas tidak terlalu terdampak oleh kebijakan semacam ini.
Dengan adanya keputusan yang cenderung merugikan masyarakat umum dan menguntungkan segelintir kelompok, banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya melindungi kepentingan kaum elit politik dan pengusaha besar?.
Didalam sistem pemerintahan Islam, negara dipandang sebagai pengurus rakyat yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik. Negara memiliki kewajiban utama untuk menjaga kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar, serta menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Aparat negara dalam sistem Islam dituntut untuk bekerja dengan profesional yang tinggi dan menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Tugas dan amanah ini tidak hanya sekadar pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Sehingga setiap kebijakan dan tindakan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.
Pemerintahan Islam juga menitikberatkan pada pendidikan yang berlandaskan akidah Islam sebagai dasar pembentukan karakter aparat negara yang jujur, amanah, dan berintegritas. Pendidikan ini diharapkan melahirkan pemimpin serta pegawai negara yang bertakwa, tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, dan selalu memikirkan kemaslahatan rakyat.
Dengan fondasi pendidikan seperti ini, setiap aparat negara menjadi lebih profesional dan beriman, tidak hanya kompeten dalam bidang tugasnya tetapi juga senantiasa terikat dengan aturan Robbnya dalam segala aktivitasnya.
Islam senantiasa menjunjung tinggi pentingnya kejujuran dan melarang segala bentuk pencitraan yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Serta setiap individu diharapkan untuk bertindak dengan sesuai dengan aturan Allah, serta mengingat bahwa setiap tindakan dan perkataan akan di mintai tanggung jawab di hadapan Allah Swt.
Hal ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya menghindari kebohongan, tetapi juga untuk bersikap transparan dan amanah dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat negara, agar masyarakat percaya dengan para elit pemerintahan.
Dengan adanya pertanggungjawaban kepada Allah, setiap amanah yang diemban harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan syara. Umat Islam diajarkan untuk melihat setiap tanggung jawab sebagai suatu bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan komitmen.
Hanya dalam sistem Islam atau Khalifah, bentuk-bentuk pencitraan tidak berlaku. Sebab, pemerintahan akan terus dikontrol oleh segenap anggota masyarakat dengan landasan takwa.
Wallahu a’lam bisahowab.
Views: 11
Comment here