Oleh : Paramita, A.Md.Kes.
Wacana-edukasi.com, OPINI— Ribuan massa bergerak melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa. Massa yang hadir mewakili berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk mematuhi putusan MK.
Lawan Kezaliman
Dikutip dari VOA Indonesia, ribuan massa berdemonstrasi di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat (DPR/MPR) di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (22/8), menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada.
Massa mewakili berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk mematuhi putusan MK pada Selasa (20/8) lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, MK pada Selasa lalu mengeluarkan putusan yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (VOA Indonesia, 22/08/2024).
Namun, sehari setelah MK mengeluarkan putusan itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendadak menggelar rapat dan dalam sehari menyepakati revisi UU Pilkada untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang rencananya digelar Kamis (22/8).
Dalam pantauan media VOA, sejumlah selebritas, sineas dan komika, antara lain Yono Bakrie, Bintang Emon dan Arie Kriting tampak di antara kerumuman massa yang memadati gerbang samping DPR/MPR sejak pukul 09.00 WIB.
Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Mereka datang menuntut DPR agar tidak mengangkangi putusan MK soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta pilkada 2024 (Tempo.co, 22/08/2024).
Keputusan yang dikeluarkan oleh DPR mengundang gejolak di tengah masyarakat. Masyarakat yang dulunya bersikap biasa saja terhadap politik, namun kali ini mereka merasa harus bergerak melawan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Mau sampai kapan kita dibohongi dengan janji-janji penguasa?
Penerapan Sistem Demokrasi Kapitalisme Penyebab Kerusakan di Segala Bidang
Dari aksi demontrasi ini bisa kita simpulkan bahwa dalam sistem demokrasi kapitalisme yang diemban oleh seluruh negara termasuk di Indonesia, jelas membuat kerusakan di segala bidang, baik pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Kebijakan yang dikeluarkan menyengsarakan rakyat. Hal ini disebabkan karena sistem demokrasi dibangun atas dasar akidah yang bathil yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).
Kedaulatan dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang berhak membuat hukum. Itupun suara mayoritas penguasa yang dipakai. Sementara suara rakyat hanya dipakai atau dibutuhkan ketika pemilu tiba.
Berharap perubahan dalam sistem demokrasi bagaikan mimpi di siang bolong. Kalau hanya sekedar berganti pemimpin saja tidak akan mengubah nasib rakyat. Pemilu yang diadakan sekali dalam lima tahun dan sudah berkali-kali ganti pemimpin, nyatanya tidak memberikan keadilan dan perubahan. Kehidupan masyarakat semakin sulit, keamanan pun benar-benar jauh dari kata aman, kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan para elit dan korporasi (pemilik modal) dan lagi-lagi masyarakat yang harus menerima imbasnya. Dalam sistem demokrasi tidak ada lawan dan kawan sejati. Yang ada hanya kepentingan semata.
Janji perubahan untuk kemaslahatan umat yang tertera dalam visi misi paslon, nyatanya hanya sekedar omong kosong. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi hanya akan melahirkan penguasa yang rakus pangkat dan jabatan saja. Penguasa tunduk di bawah kendali para pengusaha dan pemilik modal besar. Masihkah kita berharap kepada sistem demokrasi yang sudah rusak dari asasnya? Saatnya kita beralih kepada sistem yang mampu membawa manusia sesuai dengan fitrahnya yakni tunduk kepada Allah sebagai pencipta dan pembuat aturan.
Menuju Perubahan Hakiki
Adapun bergeraknya umat saat ini belum berlandaskan pada pemahaman yang benar bahwa akar permasalahan umat saat ini adalah demokrasi. Untuk itu, dibutuhkan adanya pemahaman atas visi perubahan yang shahih pada semua kalangan yaitu penerapan Islam secara kaffah di segala lini kehidupan.
Islam adalah jalan hidup yang sempurna. Islam adalah ideologi yang lahir darinya suatu peraturan yang sempurna. Tanpa Islam, kehancuran lah yang akan dirasakan seperti saat ini. Di dalam sistem Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus) urusan umat. Ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.
Adapun jabatan yang sedang diembannya, itu adalah amanah dari rakyat untuk diterapkan oleh penguasa. Penguasa atau khalifah memastikan kebijakan yang dikeluarkan bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah. Sebab dalam Islam, kedaulatan hanya milik Allah SWT.
… اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِؕ يَقُصُّ الۡحَـقَّ وَهُوَ خَيۡرُ الۡفٰصِلِيۡنَ
“… Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (QS. Al-An’Am: 57).
Oleh sebab itu, saatnya kita mengambil peran dalam memperjuangkan kehidupan Islam, bergabung dalam kelompok dakwah ideologis yang akan membina umat menuju pemahaman yang benar dan berjuang menegakkan syariat Allah di muka bumi.
Allah SWT berfirman:
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS. Ali-Imran: 110).
Views: 5
Comment here