Oleh: Moni Mutia Liza (Pegiat Literasi)
Wacana-edukasi.com, OPINI-– Pada bulan Februari kita dikejutkan dengan informasi yang cukup menguras emosi. Bagaimana tidak, beberapa perusahaan besar lokal di Indonesia akhirnya memilih langkah mengejutkan dengan melakukan PHK besar-besaran. Langkah ini diambil merupakan bagian dari respon atas kebijakan negara yang kalangkabut dan cenderung pro kepada oligarki. Sebut saja perusahaan Sritex. Perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai tidak akan mengambil tindakan PHK sebab perusahaan ini dinilai stabil. Namun siapa sangka justru perusahaan Sritex melakukan PHK secara massal yaitu sebesar 8.400 orang, (cnbcindonesia.com/02/03/2025). Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit, belum lagi ada perusahaan lainnya yang juga mengambil langkah PHK sebagai penyelamat perusahaannya seperti perusahaan PT sanken Indonesia, PT Yamaha Musik, dan masih banyak perusahaan lainnya. Bahkan total korban dari PHK mencapai puluhan ribu orang.
Tindakan PHK yang bersifat massal di awal tahun 2025 sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dikampanyekan saat pemilu pemilihan presiden tahun 2024. Bapak Prabowo justru berkoar-koar akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Bahkan di sektor tekstil, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim akan ada peningkatan pesanan tiga kali lipat yang akan menciptakan 100 ribu lapangan kerja, (tempo.co/13/03/2025). Ternyata janji tinggal janji, nasib rakyat yang terlunta-lunta akibat gelombang tsunami PHK tetap ditanggung oleh rakyat sendiri.
Adapun tindakan PHK ini dilakukan oleh belasan perusahaan menunjukkan kepada kita bahwa adanya tekanan yang besar pada industri sehingga banyak yang memilih merelokasi produksi ke negara lain untuk menekan biaya operasional. Sedangkan faktor besar lainnya yang menunjang PHK massal yaitu adanya kebijakan negara yang salah, seperti kenaikan pajak dan regulasi impor yang tidak memihak industri lokal sehingga meningkatnya biaya produksi dan mengurangi daya saing perusahaan di dalam negeri. Ikut serta dalam ekonomi pasar bebas yang mempermudah akses impor barang dapat menyebabkan produk impor memiliki harga yang jauh lebih murah sehingga dapat dipastikan perusahaan lokal kesulitan untuk bersaing karena biaya produksi yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan produk impor yang masuk ke pasar dengan harga yang murah. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual jauh lebih mahal, hal ini juga yang menyebabkan perusahaan memilih untuk melakukan PHK guna untuk mengurangi biaya produksi. Dampak lain dari harga yang mahal akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat di tengah-tengah gempuran barang impor yang murah dan lebih estetik, serta masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya PHK.
Sekilas kita menyadari bahwa penyebab terjadinya berbagai kemunduran dan ketidakstabilan ekonomi suatu negara adalah disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain dikarenakan penguasa yang kurang tepat dalam membuat kebijakan. Namun hal mendasar yang perlu kita tanyakan adalah mengapa dari presiden pertama hingga sekarang kebijakan pemerintah semakin tidak pro kepada rakyat? Apakah semua presiden kita memiliki watak yang sama? Atau ada faktor lain yang menyebabkan setiap kebijakan selalu menguntungkan kaum oligarki bukan rakyat.
Jawabannya adalah penerapan sistem pemerintahan dan ekonomi yang berbasis pada kapitalisme-liberalisme menyebabkan semua kebijakan yang lahir senantiasa bersandar kepada keuntungan kaum pemilik modal. Maka oleh karena itu, siapapun penguasanya dan yang memiliki jabatan dalam pemerintahan pasti akan membuat kebijakan sesuai pesanan kaum pemodal, sebab merekalah yang memberikan jalan untuk seseorang memiliki jabatan dan kekuatan menuju kursi kekuasaan. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa untuk mengakhiri kebijakan yang tidak pro rakyat adalah dengan cara meninggalkan sistem peraturan yang berlandaskan pada ideologi kapitalisme-sekulerisme, yaitu sebuah ideologi yang mengedepankan asas manfaat bagi kaum korporasi, sebab sejatinya ideologi kapitalisme ini lahir akibat pertentangan antara kaum bangsawan dengan pihak gerejawan, menurut kaum bangsawan sistem kapitalisme ini satu-satunya sistem yang bisa mensejahterakan rakyat dan rakyat tidak perlu terikat dengan aturan agama yang hanya menguntungkan raja dan kaum gerejawan.
Padahal pada hakikatnya justru dengan sistem kapitalisme ini yang sangat diuntungkan adalah kaum bangsawan atau kaum yang memiliki banyak tanah, dengan demikian mereka bisa mengendalikan penguasa tertinggi untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan rakyat sebagaimana klaim awal mereka bahwa sistem kapitalisme ini akan berpihak kepada rakyat dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sistem inilah yang diterapkan di negeri Indonesia dan negeri muslim lainnya. Sehingga sampai kapanpun kebijakan di negeri ini dikendalikan oleh kaum pemilik modal. Termasuk besarnya PHK yang terjadi saat ini merupakan ulah pemilik modal yang mengendalikan pion-pion mereka di seluruh negara. Maka hal yang wajar kita menyaksikan bahwa berbagai kebijakan yang lahir dari rahim kapitalisme tidak ada yang menguntungkan rakyat.
Lantas masih adakah sistem pemerintahan yang memihak kepada rakyat? Jawabannya ada, yaitu sistem Islam. Dalam sistem Islam mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan merupakan pelayan umat. Mereka tidak terikat dengan keinginan rakyat melainkan terikat dengan syariat, artinya segala kebijakan yang dibuat oleh penguasa tidak lain harus sesuai dengan syariat Islam semata dan menguntungkan rakyat. Ini bukan sekedar teori tanpa bukti. Berdasarkan catatan sejarah bagaimana sistem Islam diterapkan oleh penguasa justru menciptakan hukum yang adil, perekonomian yang sehat, militer yang kuat, menjadi negara yang terpandang di dunia. Hal ini disebabkan mulai dari pensyaratan menjadi seorang pemimpin harus sesuai dengan syariat, yaitu laki-laki, muslim, berakal, baligh, adil, dan mampu serta menjalankan syariat. Syarat inilah yang membuat kaum oligarki tidak bisa mengendalikan kekuasaan dalam pemerintahan, sebab segala kebijakan dikontrol oleh rakyat dan badan-badan dalam pemerintahan yang siap siaga menegur dan mengawasi jalannya sistem pemerintahan.
Sistem Islam juga memiliki seperangkat aturan yang jelas untuk menumbuhkan perekonomian negara dan rakyatnya, yaitu negara menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan memadai dengan berbagai mekanisme yang dijelaskan dalam kitab Nidzom Iqthisody karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani, termasuk memberikan modal bisnis, iqtha’, dll. Mekanisme ini akan dijalankan oleh penguasa yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam dan memiliki profil Islam. [WE/IK].
Views: 2
Comment here