Oleh: Susi Damayanti, S.Pd.
wacana-edukasi.com — Dalam demokrasi pilkada menjadi instrumen penting bagi suksesi kepemimpinan daerah. Namun, tetap nekat menggelar pilkada di tengah wabah apakah tidak bermasalah?
Pasca era new normal diberlakukan, kasus sebaran covid-19 kembali memerah di beberapa daerah. Tak patuh pada protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tentu tren ini bisa jadi akan terus meningkat selama pemerintah tak serius untuk mengatasinya.
Apalagi jika pilkada serentak tetap akan digelar. Dirut Indo Barometer, Mohammad Qodari menyatakan pilkada 9 Desember bisa menjadi superbig spreader alias bom atom kasus Covid-19. Dari simulasi yang dilakukan, kata Qodari, pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilkada serentak.
Namun sayangnya, meski sudah banyak usulan dan desakan agar menunda pelaksanaan pilkada, nampaknya pemerintah masih enggan menerima, salah satu alasannya adalah butuh mekanisme yang sulit dan lama untuk melakukan pembatalan ini.
Padahal fakta pilkada sendiri justru banyak yang tak berimbas positif bagi kemaslahatan umat bahkan hampir selalu ditemukan kecurangan yang terjadi di tiap daerah, belum lagi kasus korupsi yang kerap terjadi pada sejumlah proyek pilkada.
Lebih dari itu, pergantian kepala daerah pun tak serta merta menjamin kinerja yang lebih baik dalam melayani rakyat. Ada kepentingan para cukong maupun pemilik modal besar yang bermain di balik proyek ini, dan sudah menjadi rahasia umum siapa pihak yang sebenarnya diuntungkan.
Jargon dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat pun menjadi angin lalu, ketika suara rakyat bersebrangan dengan kepentingan rezim, maka dengan ringan diabaikan. Aksi penolakan terhadap pilkada ini merupakan salah satu contoh nyata.
Hendaknya pemerintah kembali mengkaji ulang agar tidak nekat menggelar pilkada, keselamatan warga tentu harus lebih diutamakan ketimbang berlangsungnya sukseksi kepemimpinan.
Wallahu’alam
Views: 2
Comment here