wacana-edukasi.com– Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terobosan ini guna mempercepat reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi saat ini (detikcom, 28/11/202).
Serangan pandemi Covid-19, yang belum usai, dan terus bermutasi dari satu varian ke varian baru (omicron) meluluhlantakkan ekonomi negeri dan menambah daftar panjang angka pengangguran, dan kemiskinan dikarenakan akses pekerjaan yang sulit didapat.
Jika wacana pergantian tenaga kerja ASN dengan robot ini digolkan maka akan menambah angka pengangguran di negeri ini. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 naik menjadi 9,1 juta orang.
Jumlah angka pengangguran di negeri ini semestinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah, dalam mengambil kebijakan.
Jika salah perhitungan yang matang, satu kebijakan yang diambil bukan menjadi solusi namun justru menjadi dalang timbulnya petaka baru.
Tuntunan zaman memang punya nilai tambah bagi sebuah negara, arus globalisasi
mendorong adanya perubahan di segala bidang terutama bidang teknologi, ekonomi dan komunikasi. Faktor inilah yang mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk terus berinovasi agar bisa menggunakan teknolgi canggih seperti negara-negara maju nan moderen (Amerika, Jepang, China dan lain-lain).
Namun jangan sampai atas nama modernisasi pemerintah justru mengabaikan nasib warga negara (PNS) dalam merenggut pekerjaan mereka. Pasalnya pada tahun 2016 jumlah PNS sudah mengalami penurunan menjadi 4.374.341, 30 Juni 2021 PNS yang berstatus aktif 4.081.824 jumlah ini mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020.
Turunnya jumlah PNS ini bukankah mengkonfirmasi sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, secara otomatis menambah daftar panjang jumlah pengangguran.
Tolok ukur majunya sebuah negara tidak selamanya diukur dengan kemajuan teknologi, juga infrastruktur. Namun bagaimana sebuah negara mampu menyejahterakan masyarakat, menjaga
ketenangan dan stabilitas.
Mindset negara Islam (Khilafah), adalah sebagai raa’in (pelayanan) dan junnah (perlindungan) dan juga sebagai penanggung jawab urusan rakyat (riayah su’un umat). Dalam masalah kesejahteraan negara wajib memenuhi kebutuhan dasar individu seperti papan, sandang, pangan. Negara wajib membuka lapangan pekerjaan yang luas dan iklim usaha yang kondusif, negara menyediakan sarana dan prasarana, modal usaha yang diambilkan dari baitulmal kepada rakyat secara gratis.
Konsep i’tha’ daulah/negara memberikan harta kepada warga negara tanpa kompensasi apapun. Negara memberikan bantuan berupa (lahan pertanian, benih, bibit, dan modal uang). Harta yang langsung dimanfaatkan adalah sarana produksi traktor, mesin bubut, sarana perdagangan lapak di pasar dan sebagainya. Semua ini bentuk periayahan khilafah bagi warga masyarakat agar tidak ada pengangguran.
Negeri ini mengadopsi sistem kapitalisme yang mindsetnya, hanya tentang seberapa besar satu kebijakan menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Begitu juga dalam ranah keamanan, khilafah melindungi kedaulatan negara dari segala bentuk aneksasi dari negeri darul kufur, dalam masalah SDA.
Sebab khilafah memahami betul hakekat
sabda Rasulullah saw:
“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hasni Surahman
Views: 4
Comment here