Oleh: Eti Ummu Nadia
wacana-edukasi.com– Wacana pemerintah untuk menggantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) bertujuan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini.
Seperti dalam pernyataan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama. Jadi, PNS akan digantikan dengan robot. Kedepannya, pemerintah akan menggunakan teknologi digital yang bertujuan demi meningkatkan pelayanan kepada publik. Agar tidak gemuk, jumlah PNS pun akan dipangkas, dikurangi secara bertahap.
Dengan digantikan robot otomatis jumlah PNS akan lebih ramping. Jika dilihat dari buku statistik, ASN per Juni 2021 jumlah pegawai abdi negara terus mengalami penurunan dari tahun 2016 yang lalu.
PNS yang berstatus aktif per 30 Juni 2021 berjumlah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016. Tulis buku tersebut.
Jika dirinci, jumlah PNS terus mengalami penurunan pada tahun 2015 tercatat ada 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di tahun 2016. Kemudian turun lagi menjadi 4.289.396 di tahun 2017. 2018 turun lagi menjadi 4.185.503 dan naik tipis di 2019 menjadi 4.189.121. dan di 2020 PNS yang aktif kembali turun jadi 4. 168.118 orang.
Kemudian di tahun 2021 per Juni berjumlah sekitar 4.081.824 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 949.050 (23%) yang bekerja di instansi pemerintah pusat. Kemudian sebanyak 3.132.774 (77%) yang bekerja di instansi pemerintah daerah. detik.finance (Minggu 28/11/2021).
Dengan wacana tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan sebagian gaji bagi PNS. Karena sebagian pekerjaan sudah dikerjakan oleh teknologi robot. Tentu saja hal tersebut membuat penghematan anggaran negara. Akan tetapi, apakah hal tersebut akan berdampak baik bagi masyarakat, yang pekerjaannya diambil alih oleh teknologi? Apa justru hanya berdampak baik bagi pemerintah, karena penghematan anggaran?
Seharusnya pemerintah lebih memikirkan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya. Untuk sekarang saja jumlah pengangguran per Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,1 juta orang. Jumlah tersebut bisa bertambah jika wacana penggantian PNS dengan teknologi robot direalisasikan. Dampaknya akan banyak pengangguran terjadi, karena mata pencaharian mereka sudah digantikan dengan robot AI.
Banyaknya pengangguran terjadi akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Di sisi lain pemerintah mengambil kebijakan yang bersandar pada trend global, agar dinilai modern. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah telah memberikan beban ekonomi berat kepada masyarakat.
Semestinya kemajuan bangsa tidak sekedar diukur dari pencapaian fisik dan kemajuan teknologi. Ukuran dasar negara harusnya bertujuan tercapainya kesejahteraan bagi setiap individu mulai dari sandang, papan, pangan, hingga keamanan dan kenyamanan. Sehingga dari proses tersebut akan melahirkan peradaban yang tinggi. Akan tetapi, bila direalisasikan PNS diganti robot, maka tujuan tercapainya kesejahteraan, mustahil akan tercapai oleh negara.
Namun inilah realitas dalam pemerintahan sistem demokrasi kapitalis. Sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar kepentingan semata yaitu keuntungan materi, bukan demi kesejahteraan rakyat. Tidak peduli itu berdampak baik atau tidak bagi individu atau rakyat.
Adanya perkembangan ilmu dan teknologi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, teknologi ibarat pisau bermata dua. Teknologi bisa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari berbagai bidang. Akan tetapi, bisa juga menjadi alat memperkukuh penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya. Karena hal ini ditentukan dari siapa yang memegang kendalinya. Jika teknologi berada ditangan kapitalis, teknologi akan dijadikan alat untuk memuluskan tujuan para kapitalis yaitu materi (keuntungan) bukannya tujuan demi kesejahteraan rakyat.
Inilah bukti kegagalan sistem sekuler kapitalis dalam mengatasi persoalan kehidupan dari berbagai aspek kehidupan. Sistem sekuler kapitalis hanya akan melahirkan penguasa yang dzalim dan abai terhadap rakyatnya. Sehingga akan sulit diraih, bahkan mustahil akan terciptanya kesejahteraan.
Berbeda dengan sistem Islam yang dikenal dengan Khilafah. Khilafah akan menjaga, melindungi memenuhi kebutuhan rakyat dari berbagai segi apapun. Sehingga rakyat akan hidup dalam kesejahteraan. Seperti pada masa peradaban keemasan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat pada masa itu. Banyak sekali ilmuan yang lahir menjadi pionir dari berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya institusi Khilafah, akan menyatukan berbagai potensi umat Islam termasuk teknologi. Mencetak dan menghasilkan umat terbaik, terdepan dalam peradaban. Sebagaimana 13 abad yang lalu Islam ditegakkan.
Pada masa kekhilafahan revolusi industri terbukti membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Bukan untuk kepentingan para pejabat atau konglomerat seperti kapitalis saat ini, yang bertujuan hanya keuntungan yang mereka raih. Namun tujuan Islam adalah menjadikan teknologi berbasis keimanan dengan memberikan rambu-rambu atau aturan Islam sebagai ideologinya. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran Khilafah sebagai pengurus rakyat sebagai mana hadits Rasulullah Saw:
“Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari).
Maka dari itu, sistem Islam merupakan sistem pemerintahan terbaik. Di mana teknologi hanya akan menjadi sarana pelaksanaan aturan Allah. Sistem Islam yang dikenal khilafah akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pengurus rakyat). Dengan demikian rakyat akan hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Selain itu, Khilafah juga akan senantiasa menuntun umat pada jalan ketakwaan. Sehingga hasil dari pelaksanaan aturan inilah, akan terwujudnyan Islam rahmatan lil’alamiin.
Wallahu’alam Bishawab.
Views: 32
Comment here