Wacana-edukasi.com — Pemerintah Indonesia memperkenalkan istilah “PPKM darurat” untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Hingga Kamis (01/07), kasus harian kembali pecah rekor 24.836 kasus atau meningkat dua kali lipat dari dua pekan terakhir. Angka kematian juga meningkat 250% dalam periode yang sama, (BBC. News Indonesia 1 Juli 2021). Sudah satu tahun lebih kita melewati masa-masa sulit menghadapi ujian melawan virus covid-19. Ribuan korban sudah menjadi saksi atas keganasan virus ini.
Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh pemerintah demi menekan laju virus tersebut. Meskipun sampai sekarang pun kita belum bisa dikatakan terlepas ancaman dan berada dalam kondisi aman.
Nyatanya di lapangan masyarakat sudah mulai jenuh dengan beberapa aturan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih menekan penyebaran virus tersebut, tetapi yang terjadi adalah ketimpangan aturan yang ada.
Sebagai contoh adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat, yang mengharuskan beberapa sektor dibatasi jam operasionalnya. Termasuk yang sedang menjalankan roda perekonomian. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam aturan ini. Terlebih untuk para pejuang nafkah, yang sejak pandemi sudah terdampak ditambah dengan pembatasan ini.
Sehingga tak heran jika kita masih menjumpai mereka yang harus tetap ke luar rumah meski nyawa menjadi taruhannya. Karena mau tidak mau segala kebutuhan mereka menjadi beban yang harus dipikul sendiri. Sehingga bagi mereka bak makan buah simalakama.
Beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan sejak awal pandemi sampai saat ini, masih dirasa kurang efektif. Karena menimbulkan masalah baru, yakni dampak ekonomi bagi keluarga. Perlu adanya kepekaan dari pemerintah agar keharmonisan aturan seiring berjalan tidak saling berbenturan. Perlu adanya penjamin kebutuhan masyarakat selama aturan dilakukan. Karena tugas dari seorang pemimpin adalah memastikan kesejahteraan yang dipimpin. Tetapi begitu sulitnya hal itu terjadi di sistem kapitalisme saat ini. Yang segala sesuatu tolak ukurnya adalah materi dan keuntungan bagi segelintir pihak. Meskipun itu harus mengorbankan hak rakyat, tak masalah dilakukan.
Akhirnya rakyatlah yang menjadi korban akibat peraturan kebijakan ini. Merekalah yang akhirnya harus mencari jalan ke luar atas masalahnya. Padahal banyak yang masalah-masalah muncul bukan karena individunya, tetapi karena sistem dan kebijakan yang salah kaprah.
Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim).
Ida Purwati
Views: 1
Comment here