Program Makan Siang Gratis, Benarkah Solusi?

Oleh: Sumariya (Aktivis Muslimah)

Wacana-edukasi.com, OPINI– Sejumlah media asing menyoroti rencana pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, mengganti susu sapi dengan susu ikan untuk program makan siang gratis. Koran asal Singapura, The Straits Times, melaporkan susu ikan sudah lama menjadi inovasi pemerintah RI. Pada 2023, pemerintah RI memainkan peran kunci dalam meluncurkan susu ikan yang dikembangkan sebagai upaya melakukan hilirisasi produk perikanan.

“Namun, kritikus mengatakan susu ikan mungkin bukan alternatif terbaik bagi anak-anak, mengingat kadar gulanya yang tinggi dan kurangnya dukungan ilmiah yang memadai mengenai manfaat kesehatan jangka panjangnya,” bunyi laporan The Strait Times berjudul ‘Fish milk instead of cow’s milk? Idea for Prabowo’s free lunch scheme creates a stir in Indonesia’.

Tak hanya The Strait Times, surat kabar asal Australia, The Sydney Morning Herald, juga mewartakan hal serupa. Dalam artikelnya berjudul ‘An Election Promise of Free Food May End Up with Fish Milk on the Menu’, koran Negeri Kanguru itu menyoroti rencana mengganti menu susu sapi dengan susu ikan demi menekan anggaran yang bengkak.

Namun, media tersebut juga mempertanyakan soal dampak kesehatan dari susu ikan dan apakah bisa tetap mempertahankan nilai gizi dan nutrisi yang terkandung dalam susu sapi, (cnnindonesia.com, 13/9/2024).

Kebijakan ini, sejatinya telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, negeri ini masih gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah sumber daya pangan yang melimpah. Alhasil, muncul berbagai masalah kesehatan yang cukup serius di tengah masyarakat, seperti stunting, gizi buruk, dan sebagainya.

Kini kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan dijawab dengan program makan siang gratis. Dari sini saja tampak bahwa negara tidak menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya, akan tetapi menawarkan solusi tambal sulam. Di sisi lain, ikan segar sebenarnya lebih bagus, murah, dan mudah dijangkau masyarakat, karena negeri ini memiliki sumber kekayaan laut yang sangat besar. Namun, pemerintah mempersulit diri dengan proses hidrolisis panjang dan pemanasan suhu tinggi untuk mendapatkan gizi tertentu sebelum didistribusikan ke masyarakat, padahal proses ini berpotensi merusak mutu protein ikan. Produksinya pun memerlukan biaya tinggi yang menguras dana APBN.

Sementara strategi yang ditempuh negara untuk memproduksi susu ikan dalam jumlah besar adalah industrialisasi. Pemerintah lagi-lagi menggaet investasi besar-besaran yang melibatkan pihak swasta. Inilah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi di negeri ini. Dimensi kebijakan yang ditempuh pemerintah seolah untuk rakyat, padahal memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki.

Sekali lagi, wajah rezim sekuler demokrasi terungkap melalui kebijakan makan siang gratis ini, namun secara nyata berlepas tangan dalam pengurusan rakyatnya, dalam hal ini mewujudkan ketahanan pangan dan generasi yang sehat dan kuat. Lebih jauh lagi negara kapitalisme demokrasi tega menunggangi isu generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi, dengan kata lain negara berparadigma kapitalis hanya mementingkan kepentingan korporasi. Hal ini wajar terjadi, sebab sistem politik demokrasi yang pasti berbiaya mahal menjadikan pemerintah terpilih adalah kepanjangan tangan korporasi. Korporasi juga yang telah membesarkan para penguasa.

Sangat berbeda dengan negara yang menjalankan kepemimpinan berparadigma islam. Kepemimpinan islam melahirkan penguasa yang ikhlas melayani umat dan memiliki perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi, sebab generasi dipandang sebagai pembangun peradaban mulia dan keberlangsungan peradaban harus ditopang oleh generasi yang kuat fisik dan kepribadian.

Oleh karena itu, negara dalam Islam (Khilafah) wajib memenuhi hak-hak dasar generasi dengan pemenuhan yang maksimal dan berkualitas. Jaminan pemenuhan hak-hak dasar generasi ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Khilafah akan menjaminnya individu per individu, bukan hanya secara kolektif.

Khilafah memiliki kemampuan menyejahterakan rakyat dengan berbagai konsep yang telah ditetapkan oleh syariat. Segala kebijakan Khilafah mewujudkan kesejahteraan tersebut didukung oleh konsep keuangan negara Khilafah atau Baitul Maal yang kuat. Dalam hal pangan, negara wajib memenuhinya secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Alhasil, generasi akan tercukupi kebutuhan pokoknya dari nafkah ayah.

Selain itu, pemenuhan ketahanan pangan secara berdaulat merupakan hal mutlak dalam Khilafah. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mudah dijangkau dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, dalam hal kepemilikan lahan pertanian, support negara dalam sarana prasarana pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Distribusi pangan yang merata hingga penetapan harga yang mengikuti supply and demand, termasuk kontrol negara terhadap pelanggaran syariat dalam pemenuhan pangan ini akan memudahkan generasi memenuhi kebutuhan gizinya.

Khilafah akan menerapkan politik industri yang mengarah kepada kemandirian industri, sehingga negara fokus membangun industri alat-alat produksi yang menunjang semua alat dan teknologi untuk pengembangan pertanian dan pangan. Alhasil, negara tidak akan menggantungkan perindustriannya pada pihak swasta apalagi asing yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat.

Sungguh terwujudnya kedaulatan pangan dengan mekanisme yang dituntun syariat, akan melahirkan generasi berkualitas dan unggul. Di sinilah urgensitas eksistensi Khilafah di tengah umat.

Wallahu a’lam bishshawab

Views: 6