Oleh: Linda Anggraini
Wacana-edukasi.com, OPINI– Program makan siang gratis untuk siswa dan siswi sekolah menjadi sorotan ketika Prabowo-Gibran kampanye. Setelah mereka menjadi Presiden terpilih periode 2024-2029 dan pelantikan, program itu akhirnya terealisasi. Hanya saja, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti nama yang awalnya dari makan siang gratis berubah menjadi makan bergizi gratis (MBG) yang budget awal di berikan 15 ribu peranak berubah menjadi 10 ribu peranak juga yang awalnya akan mendapatkan susu sapi berganti menjadi susu ikan dan berakhir susu diganti dengan makanan berprotein lain.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di Kabupaten Mempawah pada Senin, 17 Februari 2025. Salah satu program utama Presiden Prabowo itu dilaksanakan di beberapa sekolah di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh. Total 1.261 siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis perdana ini. Mereka adalah siswa-siswi SDN 1 Sungai Pinyuh, SDN 4 Sungai Pinyuh, SDN 5 Sungai Pinyuh, dan SMPN 1 Sungai Pinyuh. Penjabat Bupati Mempawah, Ismail, turun langsung memantau pelaksanaan program tersebut untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang baik bagi anak-anak. Ismail berharap program MBG dapat meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka
(hi Pontianak, 17/02/2025).
Para pejabat pemerintahan sangat mengapresiasi dilaksanakannya program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung percepatan terwujudnya kualitas prestasi pendidikan dan kualitas kesehatan dan pola makan bergizi bagi siswa sebagai penerus pemimpin bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Hanya saja pada kenyataannya, Ketika program MBG ini berjalan masih belum Maksimal dalam pelaksanaannya. Dibeberapa wilayah banyak keluhan dari makanan MBG ini yang memang belum terpenuhi gizinya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) Hari pertama program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu ditemukannya belatung pada sayuran serta buah yang sudah membusuk.
Belatung dan buah yang membusuk itu ditemukan dalam makanan yang dibagikan untuk siswa SMP Negeri 1 Komodo Labuan Bajo. Padahal sebelum makanan didistribusikan ke siswa, petugas Loka POM Manggarai Barat telah melakukan pemeriksaan sampel dan merekomendasikan makanan tersebut layak dikonsumsi. Grace, seorang Siswi SMPN 1 Komodo mengakui ada belatung pada makanan yang disediakan. Selain belatung buah yang berikan sudah bau dan busuk.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan untuk mendukung kebutuhan nutrisi siswa dan siswi di Sekolah terus mendapat sorotan setelah berbagai masalah muncul dalam pelaksanaannya mulai dari temuan makanan yang sudah basi hingga keluhan kualitas makanan yang kurang layak dari para siswa. Sejumlah temuan masalah ini menjadi gambaran nyata akan tantangan yang dihadapi program ambisius ini.
Bagaimana tidak, program MBG ini terlalu dipaksakan mengingat dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit sedangkan APBN tidak mencukupi untuk membiayai program itu. Badan Gizi Nasional mengungkapkan program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) akan menghabiskan sekitar Rp 400 triliun per tahun apabila sudah berjalan secara penuh. Dari mana sumber anggaran tersebut? Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.
Dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bakal menghemat anggaran sebesar Rp 750 triliun melalui tiga tahap pemangkasan. Sebagian dana digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), sementara sisanya akan diinvestasikan.
“Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir Rp300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun. Dividen dari BUMN Rp300 triliun, 100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025) seperti disiarkan Kompas TV.
Mirisnya penghematan anggaran itu telah berdampak kepada para pekerja, terutama yang berstatus tenaga lepas. Mereka akan digaji sesuai durasi waktu kerja atau proyek yang diikuti, bahkan ada yang terancam kehilangan pekerjaan karena pos anggaran yang dipangkas. Seleksi ulang berdasarkan kompetensi dan performa juga dilakukan untuk menentukan karyawan mana yang masih layak dipertahankan. Beberapa kementerian dan lembaga bahkan mengalami kesulitan dalam membayar gaji dan tunjangan karyawan akibat pemangkasan anggaran. Kondisi ini tentu saja dapat menurunkan motivasi kerja karyawan dan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi landasan bagi upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran negara.
Kebijakan ini menyasar berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dengan tujuan mencapai efisiensi anggaran belanja hingga Rp306,69 triliun. Namun, efisiensi ini tidak hanya berdampak pada pemangkasan anggaran, tetapi juga pada program-program berjalan dan pemotongan jumlah karyawan (www.tirto.id 10/02/2025).
Akan tetapi pemangkasan anggaran ini seperti tebang pilih karena tidak semua sektor mengalaminya seperti kemenhan, polri, DPR dan MPR. Sedangkan Pendidikan dan kesehatan mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Padahal jika dilihat, pendidikan dan kesehatan seyogianya menjadi prioritas utama dalam sebuah negara.
Beginilah karut-marut negara dengan sistem kapitalisme sekularisme. Akan tetapi selalu ada solusi dan solutif terbaik dalam mengentaskan segala problem umat yang saat ini banyak terjadi ditengah-tengah kita yaitu jika negara menerapkan sistem Islam dalam bernegara. Dalam sistem Islam seluruh kebijakan negara harus berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Kebutuhan jaminan mendasar itu seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, juga keamanan. Negara wajib mengalokasikan dana untuk pemenuhan jaminan tersebut. Maka secara otomatis negara melakukan riset serta Kajian dalam Pelaksanaannya. Di dalam sistem Islam sumber pendapatan Negara juga tidak hanya berasal dari pajak. Tapi dari pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara bukan swasta bahkan asing yang hasilnya akan dikembalikan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Adapun kebijakan seperti pemangkasan Anggaran seperti ini dapat diterapkan pada sektor yang memang tidak berdampak besar bagi pelayanan masyarakat. Tapi lebih kepada pemangkasan yang bersifat individu seperti fasilitas mewah penguasa dan pejabat lainnya. Maka dengan demikian anggaran dari hasil pemangkasan itu dapat di salurkan kepada sektor yang lebih dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengaruh positif dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas.
Views: 55
Comment here