Oleh Azizah Ratna (Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta)
wacana-edukasi.com, Para pedagang, pengelola wisata, hingga pengelola wahana permainan di Pantai Carita, Pandeglang—Banten turut melakukan demonstrasi. Menolak penutupan objek wisata, mereka menilai kebijakan Pemprov Banten plinplan. Saat bulan Ramadan mereka dibolehkan untuk buka, tetapi di tengah jalan mereka menutupnya. “Kesel kenapa kebijakannya plinplan, kan mereka juga sudah tau, sudah memprediksi kali lonjakannya seperti ini. Kenapa tetap paksakan buka? Maksud dan tujuannya buat kita apa?” ujar Hilma, Pengelola Pantai Pasir Putih Carita. Pada Minggu, 16 Mei 2021.
Hilma kebingungan karena akan menggaji pegawainya pakai apa. Padahal, pantai tersebut sudah menerapkan prokes Covid-19, seperti menyediakan masker, menaruh tempat cuci tangan, memeriksa suhu tubuh pengunjung, hingga memberi imbauan untuk tetap jaga jarak. Puncak pengunjung objek wisata Pantai Pasir Putih terjadi Sabtu, 15 Mei 2021, sebanyak seribu orang.
Sedangkan hari ini, Minggu, 16 Mei 2021, hanya sekitar 500 orang saja. “Fasilitas prokes ada, masker disediain, termometer ada. Lebih ke beban moral banget kita, kerugian banyak, karyawan harus dibayar, operasional dibayar juga, pemasukan enggak ada. Jumlah pengunjung seribu mungkin ada, kalau hari ini sekitar 500-an,” imbuh Hilma lagi.
Sebagai rasa solidaritas, pengelola banana boat sebagai wahana rekreasi di Pantai Pasir Putih Carita, Aan, ikut serta berdemonstrasi menolak kebijakan Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang menutup destinasi wisata. “Bukan cuma banana, semua pedagang di sini juga menginginkan dibuka juga ini lokasi. Semua yang punya usaha di sini juga ikut demo,” ujar Aan.
Ia bercerita bahwa jika pedagang berutang dahulu untuk berjualan. Dibayar setelah dagangannya laku. Namun sebelum habis, terlanjur disuruh tutup oleh Pemprov Banten. Mereka berdagang dan membuka usahanya agar dapur tetap ngebul dan ekonomi keluarga tetap bertahan di tengah hantaman pandemi Covid-19.
“Kita kan panennya hari Lebaran, bulan puasa sepi, hari ini ada kendala,” katanya. Demonstrasi pedagang dan pengelola wisata Carita terjadi sekitar pukul 15.45 WIB. Polisi yang berjaga akhirnya membolehkan lokasi wisata tetap buka untuk menenangkan massa aksi. Kapolsek Carita, Iptu Dadan, mengatakan demonstrasi terjadi karena menolak penutupan destinasi secara mendadak. “Demo itu tadi dari pedagang dengan pengguna banana boat, karena pedagang itu, karena ini ditutup. Karena namanya masyarakat tidak terima, karena jualan, jualan itu juga dari pinjeman. Sementara dibuka dululah, untuk meredam masyarakat,” kata Kapolsek Carita, Iptu Dadan. (viva.com 16/05/2021).
Semenjak diberlakukannya WFH ( work form home) dan belajar di rumah, rakyat merasakan kejenuhan, dan ingin mencari suasana baru untuk mencari hiburan. Dengan diputuskannya pembukaan tempat wisata, rakyat pun menyambutnya dengan baik. Sebab itulah yang mereka cari demi menghilangkan kejenuhan yang dirasakan. Namun, dengan dibukanya tempat wisata tersebut pemerintah tidak benar-benar matang dalam memikirkan dibukanya destinasi tempat wisata tersebut.
Meskipun sudah diberlakukan prokes, tetapi tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Hingga berujung mereka (pemerintah) menutup kembali tempat wisata yang sempat dibuka, seperti Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Margasatwa Ragunan, Pantai Pangandaran, Ciwidey, dan Pantai Carita. Namun, kebijakan tersebut tidak langsung diterima secara lapang dada oleh masyarakat, terkhusus pengelola tempat wisata dan para pedagang yang ada di sana. Berakhir dengan kerugian dari segi ekonomi dan kesehatan, karena plinplannya kebijakan pemerintah.
Kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem demokrasi kapitalisme saat ini hanyalah kebijakan yang di mana dilakukan untuk meloloskan semua kepentingan para pemilik kekuasaan. Hal ini sudah dapat dilihat oleh publik. Ditinjau dari berbagai macam kebijakan yang diputuskan untuk rakyat, seolah memihak untuk kepentingan rakyat padahal sebaliknya.
Di sini rakyat senantiasa menjadi korban. Hal yang harusnya nenjadi catatan penting bagi para pemimpin, siapa pun yang memimpin rakyat, haruslah memiliki suatu kebijakan dalam memutuskan sebuab permasalahan. Tanpa harus membuat rakyatnya merasa kesulitan. Bukan malah membuat kebijakan hanya untuk coba-coba. Bukan hanya mengejar pemasukan untuk pemerintah tetap berjalan, sedangkan keselamatan rakyat dan perekonomiannya terancam.
Sangat berbeda dengan pemimpin dalam Islam. Salah satunya tecermin dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra. yang menganggap bahwa jabatan ialah ujian. Umar meminta masyarakat tidak ragu menegurnya dalam beberapa hal kalau ia salah. Umar mengatakan, “Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar makruf nahi mungkar dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat Saudara-Saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya, demi kepentingan Saudara-Saudara sekalian.” (Pidato Umar bin Khattab saat diangkat menjadi khalifah, Biografi Umar bin Khaththab karya Muhammad Husain Haekal).
Penyelesaian masalah para pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalisme justru terus memproduksi masalah baru tanpa menyelesaikan masalah sebelumnya. Mereka mengandalkan pemasukan dari pariwisata, tetapi akhirnya mengancam keselamatan rakyat, alih-alih berpikir mengelola SDA dengan baik sesuai tuntunan Islam untuk menyejahterakan rakyat. Andai SDA yang kaya melimpah ini dikelola dengan baik demi kemaslahatan rakyatnya, pemerintah tak perlu menggadang-gadang sektor wisata sebagai solusi memulihkan ekonomi. Mirisnya, SDA malah dibagi-bagi pada asing dan aseng untuk dikelola. Apalagi di tengah pandemi, mata rantai penyebaran Covid-19 tak putus, terus mengular dan menyebar akibat dari kebijakan yang plinplan.
Rakyat butuh pemimpin yang menjalankan sistem negara yang terbukti mampu menyejahterakan rakyat. Pemimpin tersebut hanya akan lahir dari rahim Islam, dan satu-satunya sistem negara yang bisa mewujudkannya ialah sistem Islam yakni Negara Islam.
Wallahu a’lam bishshawab.
Views: 3
Comment here