Oleh : Mira Sutami H (Pemerhati Sosial, Generasi dan Kebijakan Publik)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Kerusakan jalan di beberapa daerah kian mencuat bahkan sampai viral pula. Seperti gegernya aksi dua bidan di Kampar, Riau yang naik alat berat ke Posyandu. Bahkan perjuangan tersebut mendapat pujian dari sejumlah netizen. Dua bidan itu mendapat tumpangan dari alat berat karena kondisi jalan yang berlumpur untuk pergi ke Posyandu dalam rangka memeriksa kesehatan ibu hamil (Tribunnews.com, 22/11/2024).
Warga Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, menghadapi kesulitan besar akibat kondisi jalan yang berlumpur dan licin saat hujan tiba. Jalan yang menjadi akses utama menuju desa ini berubah menjadi berlumpur setiap diguyur hujan, hingga sulit dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki. Hingga aktivitas warga terganggu terutama aktivitas belanja ketika hujan tiba. Bahkan masyarakat memilih melewati jalan Kabupaten Bener Meriah saat
hendak menuju ke pusat kota (Tribunnews.com, 14/11/2024).
Kerusakan jalan juga dialami oleh masyarakat Ponorogo dan juga Pacitan. Jalan Raya Ponorogo-Pacitan di kilometer 233, tepatnya di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, amblas sepanjang 50 meter akibat tergerus arus air Sungai Grindulu.
Kerusakan ini terjadi pada Sabtu (7/12) dan menyebabkan hampir separuh badan jalan hilang, sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan yang melintas di jalur tersebut.
Menurut Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan, proses perbaikan darurat ini diharapkan selesai dalam beberapa pekan kedepan, meskipun perbaikan total membutuhkan waktu lebih lama (Antaranews.com, 8/12/2024).
Kerusakan jalan dialami juga oleh masyarakat Dusun Keroja Timur, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan. Kerusakan sudah lama terjadi bahkan dari tahun 2008 dan belum pernah dilakukan perbaikan yang signifikan. Kondisi kerusakan sangat parah. Bahkan ada ratusan warga Rejoso yang terpaksa mengungsi karena kerusakan yang sangat parah di daerah tersebut. Perbaikan jalan menurut Sekdes Tempuran dilakukan melalui swadaya dari masyarakat desa sendiri (Wartabromo.com 9/12/2024).
Infrastruktur Jalan Yang Tidak Merata
Sebenarnya fakta kerusakan jalan diatas hanyalah segelintir kasus semata. Namun faktanya negeri kepulauan ini memang pembangunan infrastruktur terutama jalan masih belum merata. Masih begitu banyak jalan yang rusak bahkan kondisi kerusakannya sangatlah parah. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dirilis badan Statistik Transportasi Darat 2021. Sebanyak 31,9 % jalan di Indonesia mengalami kerusakan, 15,9 diantaranya rusak berat. Total jalan rusak di Indonesia panjangnya mencapai 174.298 kilometer.
Pembangunan infrastruktur transportasi belum merata di berbagai pelosok daerah. Biasanya jalan bagus dan mulus terdapat di kota, kabupaten, provinsi, tempat industri, kawasan elit dan tempat-tempat lainya. Sementara di daerah pedesaan dan perkampungan kadang tidak terjamah.
Padahal transportasi merupakan elemen penting penghubung antar wilayah yang mendukung pengembangan ekonomi dan merupakan urat nadi ekonomi rakyat. Hal ini membuat daerah pedesaan atau pelosok sulit sekali untuk maju. Dengan jeleknya kondisi jalan maka untuk melakukan transaksi jual beli pun sulit. Komoditas sayur-mayur pun akan rusak akibat lama diperjalanan. Apa lagi ketika musim penghujan maka akan bertambah rusak pula. Akhirnya petani pun rugi dan konsumen juga dirugikan karena di musim penghujan harga-harga sayur akan semakin mahal dan mereka harus merogoh kantong lebih dalam lagi.
Alasan Klasik
Setiap individu tentu akan merasa senang bila daerahnya memiliki infrastruktur jalan yang bagus dan lancar. Sehingga mempermudah masyarakat melakukan aktifitasnya dalam segala bidang. Namun, saat ini tuntutan perbaikan infrastruktur jalan saja tidak mendapat tanggapan dari pejabat terkait. Bahkan banyak konten kreator yang membuat konten tentang buruknya infrastruktur jalan di daerahnya sehingga konten tersebut viral. Inilah yang membuat para pejabat daerah (kemungkinan) merasa malu kemudian merespon konten dengan kunjungan atau langsung melakukan pembangunan dengan segera.
Selain itu pembangunan infrastruktur juga dijadikan ajang obral janji para calon pejabat yang hendak mencalonkan dirinya maju kedalam kontestasi politik di tanah air.
Tudingan tidak meratanya kondisi infrastruktur jalan di seluruh pelosok negeri ini adalah karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam serta terbatasnya dana yang dimiliki oleh negara. Jadi, jelas sudah kenapa kerusakan jalan tidak segera mendapatkan tindakan untuk waktu yang lama apabila alasan klasik seperti itu yang menjadi jargonnya. Inilah yang membuat masyarakat hidup merana hingga bertahun – tahun lamanya.
Gagalnya Kapitalisme Mengurus Rakyatnya
Seorang pemimpin negara mampu menjadi penjaga dan mengurus umatnya. Jadi permasalah umat harus bisa diselesaikan oleh penguasa termasuk masalah infrastruktur jalan. Namun nyatanya pemimpin dalam sistem ini tidak mampu menjadi pelayan umat. Pemimpin dalam sistem kapitalisme memposisikan dirinya dirinya sebagai regulator dan fasilitator kepentingan pemilik modal. Pemimpin dan para pejabat juga berperan sebagai pebisnis sehingga pemenuhan hak rakyat dihitung dengan untung dan rugi. Infrastruktur akan dibangun apabila ada keuntungan ekonomi dengan skema investasi.
Tidak dianggapnya usulan untuk perbaikan jalan oleh rakyat yang berulang kali menjadi bukti abainya penguasa atas kebutuhan rakyatnya. Padahal mereka dipilih oleh umat untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi, suara masyarakat hanya diambil untuk memenangkan mereka pada saat pemilu. Sedangkan setelah menjabat sebagai penguasa mereka lupa pada rakyatnya. Miris sekali hidup di sistem kapitalisme ini, tak ada jaminan kesejahteraan karena kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang saja.
Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam
Dalam Islam infrastruktur jalan adalah salah satu hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Dengan itu Ia mampu mempermudah kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak menunggu aduan kerusakan untuk urusan infrastruktur jalan ini. Khalifah sebagai kepala negara akan menindak setiap permasalahan umat. Jadi bila ada kerusakan jalan maka akan segera diperbaiki. Untuk dana diambil dari baitul mal atau kas negara yang memang memiliki sumber pemasukan yang sangat banyak.
Apabila kebetulan kondisi kas negara dalam keadaan kosong maka khalifah akan menarik pajak dari kaum muslimin yang kaya saja dalam kurun waktu tertentu. Apabila pajak belum terkumpul maka negara boleh meminjam uang yang tidak berbunga selagi menunggu uang pajak terkumpul sehingga infrastruktur jalan bisa segera dibangun atau diperbaiki.
Penerapan lslam secara kaffah di seluruh aspek kehidupan inilah yang memungkinkan negara memenuhi hak rakyat tanpa memperhitungkan keuntungan serta kerugiannya sekaligus tanpa bergantung kepada pihak swasta. Aduan masyarakat pun tidak perlu menunggu lama untuk direspon. Tiap usulannya akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat masyarakat akan merasa bahagia dan sejahtera, yaitu dengan menerapkan hukum syariat Islam secara kaffah dalam naungan institusi negara yang bernama Khilafah.
Views: 1
Comment here