Rapor Merah sang Menteri

Oleh: Sri Retno Ningrum

Wacana-edukasi.com — Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mendapatkan nilai 55 dari FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia). Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengungkapkan alasan mengapa pihaknya memberikan nilai 55 untuk untuk kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikeluarkan Mendikbud, Nadiem Makarim. “Kami beri nilai 55 karena mempunyai data-data survey dan memiliki perwakilan berbagai daerah yang guru-guru ini merupakan pelaku lapangan dan berhubungan dengan orang tua murid,” kata Retno di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020).

Retno juga menilai bahwa kebijakan PJJ memakan korban jiwa, diantaranya: siswa SD yang dianiaya orang tuanya karena diduga sulit diajari saat PJJ daring dan siswi SMA di Gowa yang bunuh diri diduga depresi dengan tugas-tugas sekolah. Selain itu, Retno menilai tidak ada pemetaan masalah PJJ yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara berjenjang dengan menggunakan data terpilah. Terlebih, setiap daerah bisa memiliki masalah yang berbeda, salah satunya masalah jaringan yang sulit (Kompas.com, 25/10/2020).

Sementara itu, pengamat pendidikan Islam, Ustazah Yusriana menilai siswa mengalami stres akibat PJJ karena kebijakan tersebut tidak memiliki standar khusus, bahkan cenderung memberatkan, sehingga siswa depresi dan berujung pada bunuh diri. Beliau menambahkan bahwa keluhan PJJ tidak hanya datang dari para siswa, melainkan dari guru dan orang tua (Muslimahnews.com, 20/10/2020).

Kebijakan PJJ merupakan kebijakan yang diambil Mendikbud, Nadiem Makarim dengan tujuan untuk menghambat penyebaran covid-19 di kalangan guru dan pelajar. Namun, kebijakan tersebut terkesan prematur dan tidak terukur, sehingga banyak permasalahan yang terjadi dari kebijakan PJJ. Permasalahan mulai dari tidak tersedianya alat (smartphone), tidak adanya sinyal, hingga orang tua tidak mampu mendampingi anaknya belajar daring. Semua masalah tersebut menjadikan pembelajaran tidak bisa berjalan optimal.

Di sisi lain, sebelum pandemi terjadi pendidikan di Indonesia mengalami kelumpuhan dalam mencetak generasi yang berkualitas, salah satunya dikarenakan bergabungnya Indonesia dengan WTO. WTO menganggap bahwa pendidikan merupakan salah satu industri sektor tersier yang kegiatan utamanya adalah mencetak generasi agar memiliki keterampilan dan pengetahuan sehingga diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan, pelajar dapat langsung bekerja dan menjadi buruh bagi para kapitalis atau pemilik modal.

Selain itu, Nadiem Makarim selaku Mendikbud juga memiliki impian untuk lima tahun ke depan sekolah menengah kejuruan atau SMK agar diminati masyarakat luas. Dengan kata lain, mewujudkan SMK-SMK yang menguntungkan bagi dunia industri. Begitulah arah pendidikan yang dijalankan Mendikbud. Semua itu terjadi disebabkan sistem kapitalis sekuler yang diterapkan negara ini. Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) menjadi asas dalam menerapkan kurikulum pendidikan.

Wajar bila orientasi pendidikan dalam sistem ini adalah mendapatkan materi dari ilmu yang sudah dipelajari selama masa pendidikan, namun minim pemahaman agama. Akibatnya, generasi yang lahir dari pendidikan sekuler adalah generasi yang melakukan tindakan tidak bermoral, seperti: tawuran, pergaulan bebas, mengkonsumsi minum-minuman keras, hingga narkoba. Inilah bukti kegagalan sistem pendidikan sekuler dalam mencetak generasi yang berkualitas bagi bangsa maupun agama.

Begitu pula, ketika pandemi terjadi pemerintah melalui Mendikbud tidak mampu mengatasi kendala dalam pelaksanaan PJJ. Sehingga, masalah PJJ semakin memperlihatkan kegagalan sistem pendidikan sekuler yang diterapkan negara ini.

Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan publik yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, sistem Islam menjamin setiap individu baik muslim maupun nonmuslim untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Negara juga memberikan jaminan terhadap gaji guru, dosen, dan pegawai yang terlibat dalam keberlangsungan pembelajaran, menyediakan sarana dan prasarana sekolah, seperti: perpustakaan, laboratorium, gedung sekolah, dan sebagainya. Sehingga dari fasilitas yang mumpuni tersebut dan sistem pendidikan yang berdasarkan pada akidah Islam, maka generasi yang dihasilkan adalah generasi yang memiliki syakhsiyah Islam, faqih fiddin, penolong agama Allah, mahir sains dan teknologi serta kelak menjadi pemimpin yang tangguh dan taat pada syariah Allah.

Adapun ketika pandemi terjadi, maka negara memberlakukan kebijakan PJJ, negara senantiasa mengawal dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Semua itu dapat dipenuhi negara dengan mengambil kas negara (baitul mal) yang bersumber dari pos kepemilikan negara seperti: fai’, kharaj, ghanimah, jizyah, dan dharibah. Juga diambil dari pos kepemilikan umum, seperti: hasil dari pengelolaan tambang, gas, minyak bumi, dan sebagainya.

Sungguh, rapor merah yang diberikan FSGI kepada Mendikbud, Nadiem Makarim bukan hanya kelemahan personal saja, akan tetapi dipengaruhi oleh sistem pendidikan sekuler yang digunakan saat ini. Maka, sudah seharusnya melirik sistem pendidikan yang lebih baik dari sistem pendidikan sekuler yang ada, yaitu sistem pendidikan yang berasaskan pada akidah Islam. Sistem pendidikan berasaskan Islam tidak akan pernah terwujud sebelum sistem pemerintahannya juga berdasarkan pada Islam.

Wallahua’lam bishshawab

Views: 1