Oleh Mahrita Julia Hapsari (Aktivis Muslimah Banua)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan standar hidup layak di Indonesia sebesar Rp1,02 juta per bulan (cnbcindonesia.com, 18/11/2024). Meskipun angka ini mengalami kenaikan, penetapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Dengan biaya hidup yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, angka ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Di balik angka tersebut, terlihat jelas bagaimana negara telah gagal melindungi kesejahteraan rakyatnya. Hal ini mencerminkan paradigma kapitalisme yang diterapkan oleh negara, di mana pengurusan rakyat tidak menjadi prioritas utama.
Standar yang Menyesatkan di Sistem Kapitalisme
Kapitalisme, sistem yang mendominasi pengelolaan ekonomi dunia, beroperasi dengan prinsip keuntungan. Dalam sistem ini, indikator makroekonomi seperti pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Pendekatan ini menutupi kesenjangan sosial dan menyamarkan kemiskinan individu. Sebagai contoh, meskipun rata-rata pendapatan meningkat, kenyataannya sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.
Dengan penghasilan Rp1,02 juta, seseorang hanya dapat memenuhi sebagian kecil kebutuhannya. Sebagai ilustrasi, harga sewa rumah kecil di daerah pinggiran saja bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Sementara itu, biaya makan sederhana tiga kali sehari mencapai Rp900 ribu per bulan. Belum lagi kebutuhan pendidikan, transportasi, dan layanan kesehatan yang semuanya berbayar di bawah sistem kapitalisme.
Dalam kapitalisme, hampir seluruh aspek kehidupan diprivatisasi. Pendidikan, kesehatan, hingga akses air bersih, yang seharusnya menjadi hak dasar, justru dikomersialisasi. Negara menyerahkan pengelolaan layanan publik kepada swasta yang mencari keuntungan, sehingga rakyat harus membayar mahal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Hadis ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi amanah besar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengabaian terhadap kebutuhan rakyat adalah bentuk kezaliman yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.
Islam: Sistem yang Menjamin Kesejahteraan Individu
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan kesejahteraan individu sebagai prioritas. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa penguasa wajib memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya, termasuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat tiga konsep kepemilikan: kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang strategis, seperti tambang minyak, air, dan hutan, dikategorikan sebagai milik umum. Hasil pengelolaannya tidak boleh jatuh ke tangan swasta atau asing, tetapi harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Seperti membiayai kesehatan dan pendidikan hingga rakyat mendapatkannya dengan gratis dan berkualitas. Dengan cara ini, kesejahteraan rakyat dijamin tanpa membebankan biaya tambahan.
Bukti Sejarah: Khilafah Menjamin Kesejahteraan
Sejarah mencatat bagaimana sistem Islam di bawah Khilafah berhasil menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), zakat yang terkumpul sangat melimpah hingga sulit menemukan penerima zakat karena hampir seluruh rakyat hidup sejahtera. Sebuah sistem distribusi kekayaan yang adil diterapkan, memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elite, sebagaimana yang sering terjadi dalam kapitalisme.
Selain itu, masa Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad dan Andalusia di Spanyol menjadi bukti lain kejayaan Islam. Dengan pengelolaan ekonomi yang efisien dan prinsip keadilan, kota-kota seperti Cordoba menjadi pusat kemakmuran, ilmu pengetahuan, dan budaya. Perpustakaan Cordoba, misalnya, memiliki lebih dari 400.000 buku yang dapat diakses masyarakat dari berbagai latar belakang. Ini mencerminkan bagaimana negara memberikan akses pendidikan yang merata, sebuah hal yang sulit diwujudkan dalam sistem kapitalisme.
Pernyataan sejarawan Barat, Will Durant dalam bukunya Story of Civilization, memperkuat bukti khilafah menjamin kesejahteraan rakyat. Ia memuji, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”.
Strategi Implementasi Islam Kafah
Untuk mengembalikan kesejahteraan individu, penerapan Islam secara kafah adalah solusi mendesak. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
Pertama, reformasi sistem kepemilikan. Mengembalikan sumber daya alam strategis kepada kepemilikan umum untuk dikelola oleh negara demi kemaslahatan rakyat.
Kedua, redistribusi kekayaan. Melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan pajak sesuai syariah, agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada segelintir orang.
Ketiga, penyediaan layanan dasar gratis. Negara wajib memberikan akses kesehatan dan pendidikan gratis tanpa diskriminasi, menjadikannya hak, bukan barang dagangan.
Keempat, pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin harus menjalankan tugasnya sebagai raa’in (pengurus) yang peduli terhadap kebutuhan rakyatnya hingga level individu.
Kesejahteraan individu adalah inti dari Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagai sistem yang komprehensif, Islam memberikan solusi nyata untuk menghapus ketimpangan yang dihasilkan oleh kapitalisme. Oleh karena itu, sudah saatnya umat kembali kepada syariat Islam dan memperjuangkan tegaknya Khilafah.
Views: 12
Comment here