wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kabupaten Bandung memberi respon akan menurunkan jabatan Bupati Dadang supriatna karena isu dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK). Dengan ramainya pemberitaan Bupati Bandung terkait dugaan gratifikasi dan korupsi, akhirnya bupati Bandung Dadang Supriatna buka suara bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu hanyalah fitnah belaka. Sebab ia tidak pernah menerima mobil mewah serta uang tunai dari seorang pengusaha sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Ia pun meminta kepada masyarakat agar bijak dalam bersosial media. Sebab di tahun politik ini orang senantiasa menghalalkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan dalam mengalahkan lawan.
Gratifikasi dan korupsi saat ini jamak dilakukan apalagi menjelang tahun politik. Hal itu sudah biasa dan menjadi kebiasaan para politikus untuk mencari dukungan kepada pemilik modal untuk membiayai pencalonanya, sebaliknya para investor akan mencari calon yang bisa memuluskan kepentingannya. Isu gratifikasi bisa dimainkan oleh siapa saja untuk menjatuhkan lawan politiknya. inilah fakta yang terjadi hampir di semua daerah.
Dampak dari gratifikasi dan korupsi yang di lakukan para pemimpin begitu kentara dirasakan, hancurnya perekonomian negara yang berimbas kepada masyarakat. Namun sayang, permasalahan korupsi yang kian menjadi di negri ini seakan tak pernah tuntas dalam menanganinya, kasus lama lenyap tertimbun kasus baru, berkas-berkas penyelidikan tinggallah tumpukkan kertas yang tak lagi berguna. Para pelakunya sebagian hilang bak ditelan awan, sebagian mendekan di sel jeruji dengan fasilitas bak hotel berbintang. Pada dasarnya, mereka yang menjabat lupa bahwa rakyatlah yang menjadikannya pejabat, namun rakyat juga lupa bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis.
Dalam arti, saat mereka berhasil menjabat maka berharap modal yang telah dikeluarkan bisa kembali utuh dan bahkan mendapatkan untung lebih. Di saat inilah para cukong dan investor bekerja demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka jelas, tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab demokrasi Indonesia prosedural dan transaksional. Fakta semuia ini sejatinya akibat sistem yang diterapkan yaitu sistem demokrasi kapitalisme yang berasaskan sekulerisme.
Sementara dalam sistem Islam, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada aturan_Nya. Islam merupakan agama yang paripurna, mengatur segala aspek kehidupan. Demikianpun dengan korupsi yang saat ini kian tak terkendali. Secara individu, manusia harus menyadari bahwa dia merupakan makhluk lemah dan terbatas. Maka dari itu, sudah seharusnya manusia mengikuti aturan yang menciptakannya, taat akan syari’at, menyadari bahwa apa yang dilakukan dan diperbuatnya akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Ajaran dan aturan Islam yang sempurna benar-benar akan membentuk individu yang bertaqwa. Selain itu, masyarakatpun menjadi penentu bagi ketaqwaan individu, yaitu dengan senantiasa menjalankan amar makruf nahi mungkar. Jika ketaqwaan sudah tercipta pada individu dan masyarakat, maka harus ada peran negara yang benar-benar mampu menerapkan syariat Islam secara kaffah sebagai aturan dalam bernegara. Negara wajib menerapkan Sanksi hukum yang tegas bagi mereka yang telah melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan termasuk bagi para koruptor. Dalam Islam negara wajib menutupi celah terjadinya korupsi dengan melarang para pejabatnya untuk menerima hadiah atau gratifikasi.
Memberantas korupsi memang utopis dalam sistem Demokrasi kapitalisme, hanya dengan penerapan sistem Islam korupsi bisa diberantas dengan tuntas dan mudah karena dibangun atas ketakwaan individu berjalannya kontrol dari masyarakat dan pelaksanaan hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT oleh negara. Karena itu solusi dari korupsi adalah meninggalkan sistem Demokrasi kapitalisme dan kembali kepada Syariah Islam yang berasal dari sang pencipta.
Ita Riyanta
Views: 29
Comment here