Semarang Terendam, Potret Kelam Pembangunan

Oleh: Ummu Azka (Pengamat kebijakan publik)

Wacana-edukasi.com — Semarang, Ibukota provinsi Jawa Tengah dikepung banjir kiriman dari hulu, banjir lokal, dan banjir rob. Pada 5 hingga 7 Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah melaporkan ada 43 titik banjir di Kota Semarang. Banjir kiriman dan banjir lokal mendominasi. Kawasan yang jadi langganan banjir rob juga tak luput terendam bahkan hingga Senin, 8 Februari 2021. Ketiganya berkelindan jadi masalah menahun akibat kerusakan sosio-ekologis.

Menurut pantauan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo banjir kali ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur kota selama sepekan. Kondisi diperburuk dengan masalah administrasi berupa tidak berfungsinya pompa penyedot banjir di rumah pompa Mberok, kawasan kota lama Semarang. Seperti dilansir dari cnnindonesia. com, Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memeriksa penyebab kota tergenang dan mendapati dari tiga pompa penyedot air, hanya satu pompa yang menyala. Padahal menurutnya, jika ketiga pompa tersebut dinyalakan, kota Semarang tak kan terendam selama berhari hari lamanya. Belum adanya pelimpahan wewenang dari kementrian PUPR kepada pemkot Semarang menjadi penyebab utama mengapa dua pompa lainnya tidak dinyalakan.

Menariknya, pernyataan Gubernur mengenai penyebab banjir tersebut banyak mendapat penentangan dari para ahli. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif diduga menjadi penyebab utama Semarang terendam banjir. Hal itu diungkapkan oleh pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Dalam pengamatannya, kota Semarang telah mengalami alih fungsi lahan secara besar-besaran sehingga mengurangi jatah resapan air tanah. Kondisi aliran air berupa sungai di Semarang pun telah banyak mengalami pendangkalan. Lumpur dan sampah yang menumpuk telah mengakibatkan makin kecilnya daerah aliran air. Sementara itu, kurangnya penghijauan di sekitar sungai memperburuk kondisi daerah aliran air sekitar sungai. Kurangnya pepohonan sebagai penyerap air, mengakibatkan daerah tersebut memiliki resiko besar jika curah hujan sedang tinggi. (disarikan dari cnnindonesia.com).

Pendapat senada disampaikan oleh Manajer advokasi dan kampanye Walhi, Fahmi Bastian. Menurutnya ketidaksesuaian tata kota telah mengambil andil dalam musibah banjir. Karena telah mengurangi porsi lahan untuk daerah resapan air.

Pernyataan para ahli terkait peristiwa banjir di Semarang telah menguak fakta yang kesekian kalinya seputar realita pembangunan sebuah kota yang terjadi dalam iklim kapitalistik. Jika sebelumnya media menyoroti peristiwa banjir kalimantan selatan yang disebabkan oleh kerakusan sebagian penguasa yang tunduk kepada korporasi sehingga menyerahkan begitu saja hutan hutan serta lahan resapan air untuk dijadikan sumber tambang tanpa memikirkan kelestariannya, maka kini Semarang pun menjadi kota yang layak disoroti karena karut marut tata ruang pembangunannya.

Pasalnya banjir yang mengepung kota Semarang berasal dari hulu, lokal dan juga air rob telah membuka fakta kerusakan ekologis yang cukup kompleks di sana. Bosman Batubara, peneliti tata kelola air dan kota, kini mahasiswa doktoral dari IHE Delft Institute for Water Education dan Department of Human Geography, Planning and International Development, University of Amsterdam, mengatakan persoalan di hulu dan hilir Kota Semarang juga erat kaitanya dengan apa yang terjadi di daerah terdekat, khususnya Kabupaten Demak dan Kendal.

Di satu sisi, ada kerusakan lahan di kawasan Semarang atas atau hilir, lalu di sisi lain ada ekstraksi berlebihan terhadap air tanah dan pembangunan yang masif menjorok ke arah laut. Ini semua membuat penurunan muka tanah yang diperkirakan mencapai 10 sentimeter setiap tahun. Tanah yang turun membuat kawasan menjadi cekungan saat air hujan dari hulu tak terbendung. Selain itu, pembangunan yang menjorok ke laut mengakibatkan banjir rob, membuat sejumlah desa di Demak dan Kendal telah hilang menjadi lautan.

Demikianlah kapitalisme menyulap sebuah kota dengan pembangunan yang merusak. Target pendapatan serta keuntungan materi yang dikejar, tak berbanding lurus dengan pemeliharaan lingkungan bahkan cenderung abai dengannya. Padahal hal tersebut jelas membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.

Banyak penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang jelas serta keseimbangan alam dan lingkungan. Jika tidak, meniscayakan terjadinya bahaya banjir yang mematikan.

Sayangnya, penguasa yang telah didikte para korporasi telah mengorbankan prinsip tata kelola lingkungan termasuk menyia-nyiakan hasil kajian ilmiah dan diskusi para intelektual untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.
Sejatinya negara menjadi pihak pertama yang menjunjung tinggi aspek keselamatan bagi warganya, dengan tanggung jawab besar tersebut, maka pembangunan yang dilakukan pun tak akan semena mena demi mengejar rupiah semata, melainkan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Inilah kewajiban penguasa dalam Islam yakni melakukan periayahan dengan sebaik-baiknya, bukan malah melakukan kezaliman dengan berbuat kerusakan di muka bumi.

Allah Swt. berfirman:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Rûm [30]: 41)

Views: 1