Oleh Ilma Mahali Asuyuti
wacana-edukasi.com, OPINI– Curhatan para nakes membuat mereka tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan nakes tidak terjamin dalam sistem hari ini. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pemimpin yang tidak peduli dengan kesulitan hidup rakyatnya.
Mengutip Viva.co.id, kebijakan Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT), Heribertus Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan atau nakes tengah jadi sorotan. Pemecatan itu pun jadi perhatian DPRD Kabupaten Manggarai.
Perwakilan nakes sempat menemui DPRD Manggarai, beberapa waktu lalu. Mereka minta bantuan DPRD agar haknya bisa diperjuangkan soal kenaikan gaji lantaran mesti menghidupi keluarga.
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Natias Masir mengaku prihatin saat dengar curhatan nakes yang panik karena penghasilan untuk keluarga jadi tak ada. Meski diumumkan dipecat per 1 April 2024, ternyata para nakes non ASN itu belum digaji sejak Januari 2024.
“Apalagi mereka sampai dipecat belum terima gaji dari Januari. Mereka yang tadinya berjuang agar diperpanjang kontraknya, malah dibalas dengan pemecatan,” jelas Masir.
Pemecatan 249 nakes itu dilakukan Bupati Manggarai Heribertus Nabit karena merespons ratusan nakes yang menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPRD Manggarai.
Dalam RDP itu, para nakes juga minta DPRD menjembatani kisruh perpanjangan kontrak yang tak juga diteken Bupati Heribertus Nabit. Kondisi itu yang membuat mereka tidak menerima gaji sejak Januari 2024.
Bupati Heribertus Nabit menegaskan langkah pemecatan ke nakes sebagai bentuk pembangkangan bawahan terhadap atasan. Dia menganggap nakes yang menemui DPRD sebagai upaya demo.
(Viva.co.id, Minggu, 14 April 2024).
Seharusnya tidak heran lagi jika ada berita pemecatan massal pada para pekerja, pekerja apa pun itu, bahkan nakes sekali pun. Karena pada faktanya, alasan memecat para pekerja adalah kurangnya dana untuk menggaji pekerja itu.
Penyebab kurangnya dana juga diakibatkan oleh Negara, karena membebaskan individu terutama para pemilik modal untuk mengelola secara pribadi SDA yang merupakan milik umum, alhasil Negara tidak mempunyai penghasilan, karena keuntungan dari SDA itu didapatkan oleh individu yang telah mengklaim SDA tersebut sebagai hak miliknya. Perkara hak milik ini pun mendapat pembenaran dari sistem Kapitalisme yang berkuasa saat ini.
Jika saja Negara mengelola sendiri SDA tersebut tanpa mengizinkan hak kepemilikan oleh pihak tertentu saja, maka tidak akan mungkin terjadi pemecatan seperti ini, karena hasil dari SDA itu akan didapatkan oleh Negara dan diberikan kepada rakyat.
Karena jika SDA dikelola oleh individu apalagi pihak asing, maka jelas keuntungannya pun hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Apalagi SDA itu diklaim sebagai milik individu tertentu dan dijadikan sumber penghasilan, otomatis besarnya keuntungan yang didapat, akan kembali pada individu tersebut.
Maka secara otomatis keseluruhan hal ini akan berdampak buruk pada rakyat, karena SDA yang harusnya milik umum dan diperoleh manfaatnya bersama-sama secara umum, malah hanya dicaplok manfaatnya oleh sebagian orang saja (para kapitalis) yang mengklaim hak kepemilikan atas SDA tersebut.
Sudah seharusnya Negara belajar untuk mengelola sendiri SDA tersebut tanpa mengizinkan kepemilikan pribadi oleh pihak tertentu, sehingga Insya Allah banyaknya kemiskinan di NTT dan wilayah lainnya akan bisa teratasi karena kebutuhan rakyat terpenuhi dan akan merasakan kesejahteraan.
Sayangnya sistem hari ini adalah sistem Kapitalisme, dimana setiap kebutuhan harus menggunakan materi untuk memenuhinya. Prinsip Kapitalisme sendiri adalah apa pun bisa menjadi milik pribadi (siapa pun), sekalipun SDA yang merupakan milik umum. Selama seseorang mempunyai modal yang besar, maka dia bisa menguasai apa pun. Tentunya setiap apa yang mereka keluarkan pasti ingin mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari modalnya.
Meskipun banyak mengorbankan rakyat, jika keuntungan itu bisa didapat, kenapa tidak? Itulah alasan mengapa sebenarnya sistem Kapitalisme tidak sesuai fitrah manusia, karena pada kenyataannya, sistem ini bukannya menyejahterakan namun malah menyulitkan hidup rakyat.
Jika sudah seperti ini, akhirnya rakyat hanya bisa pasrah, karena kekuasaan ada di tangan mereka (para kapitalis).
Selain itu, para penguasa (pemimpin) pun malah tunduk oleh para pengusaha, alhasil apa pun keputusan yang dikeluarkan, harus dengan persetujuan para pengusaha. Karena para penguasa ada di tangan pengusaha. Bahkan sering kita jumpai bahwa penguasa justru melindungi kepentingan para pengusaha dan mengabaikan hak rakyatnya.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, kesehatan dan hidup layak adalah jaminan Negara. Dimana setiap kebutuhan rakyat akan dijamin oleh Negara, salah satunya adalah pengelolaan SDA secara mandiri oleh Negara dan tidak memberikan kepemilikan SDA kepada individu.
Hasil dari SDA pun Negara akan memberikannya kepada rakyat, bukan dengan cuma-cuma tetapi setiap rakyat apalagi seorang laki-laki akan bekerja dengan mendapat upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Upahnya tidak rendah seperti dalam sistem hari ini. Karena upah pekerja diberikan dari hasil kekayaan alam yang melimpah ruah.
Hasil dari kekayaan alam disimpan di Baitulmal untuk kepentingan rakyat. Baitulmal ini pemasukannya akan sangat melimpah karena keuntungan dari SDA tidak dimiliki oleh individu. Alhasil mulai nakes, guru honorer dan para pekerja lainnya gajinya akan tercukupi karena tidak akan kekurangan dana untuk menggaji para pekerja.
Selain itu, Islam memosisikan penguasa sebagai pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Semua urusan dan kebutuhan rakyat yang menanggungnya adalah Negara. Termasuk kesehatan, Negara akan menjamin supaya seluruh fasilitas kesehatan diberikan secara cuma-cuma, karena ini juga termasuk kepengurusan penguasa terhadap rakyatnya.
Pelayanannya pun akan sama bagi siapa pun, tidak ada istilah umum, VIP dan sebagainya. Rakyat pun selain akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, juga bisa hidup dengan layak karena tidak perlu menghabiskan seluruh waktu dan tenaga hanya untuk mencari uang untuk berobat atau menyembuhkan penyakit.
Oleh karena itu, beralihlah dari sistem Kapitalisme, kepada sistem Islam yang merupakan satu-satunya solusi untuk bisa hidup sejahtera. Karena Islam akan menjadikan Negara bertanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya dan tidak abai terhadap satu pun urusan rakyat.
Wallahu’alam bisshawab
Views: 11
Comment here