Wacana-edukasi.com — Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, Mendagri Tito Karnavian, Mendikbud Nadiem Makarim, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menetapkan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara menggunakan seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, ataupun dengan kekhususan agama, dan mewajibkan Pemerintah Daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang menggunakan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Hal ini ditentang oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.
Keputusan ini muncul sebab masalah seragam jilbab bagi siswi di SMKN 2 Padang Sumatera Barat beberapa waktu lalu yang faktanya tidak ada pemaksaan bagi siswi yang nonmuslim. Sebagaimana keterangan Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmiadi (Antaranews.com, 26/01/2021).
Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Habibul Fuadi juga mengatakan bahwa bagi siswi nonmuslim harus berpakaian sesuai norma sopan santun jika tidak menggunakan jilbab.
Maka, semestinya tidak perlu ada pihak yang merasa terpaksa, seolah-olah intoleran kepada siswi nonmuslim.
Sedangkan di Bali, terjadi pelarangan menggunakan jilbab di sebagian besar sekolah sebagaimana diungkap oleh Komnas HAM RI (Republika.co.id, 21/02/2014). Namun, hal tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak mencuat dipemberitaan. Seolah tudingan intoleran hanya tertuju kepada islam.
Sekilas sepertinya SKB 3 Menteri tersebut adalah solusi intoleransi.
Akan tetapi, hakikatnya inilah liberalisasi (kebebasan) atas nama HAM (Hak asasi manusia), akibat dari pemikiran yang sekuler. Muslimah dibiarkan memilih sendiri menggunakan jilbab atau tidak. Hal itu dianggap urusan individu. Padahal jilbab adalah bagian dari aturan syariat Allah Swt.
Kepemimpinan negara semestinya mengemban amanah menjaga akidah umat dan menegakkan hukum Allah Swt. yang pasti mengandung kemaslahatan. Bukan menjauhkan umat dari agama, menjauhkan dari nilai-nilai ketaatan kepada hukum Allah swt. Na’uzubillah.
Leyla- Dramaga, Bogor
Views: 1
Comment here