Wacana-edukasi.com — Menjelang penghapusan guru honorer pada tahun 2023, Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir semua Tenaga Honorer di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pasalnya, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut sebagai formula untuk mengakomodir Tenaga Honorer lebih banyak formasi tenaga kesehatan dan pendidikan. Sementara, Fitri Apriyadi, Ketua Persatuan Tenaga Honorer Kalbar mengatakan bahwa tenaga honorer di instansi-instansi pemerintahan di Kalbar lebih banyak bekerja di bidang administrasi (kalbaronline.com, 14/02/22).
Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), Titi Purwaningsih, mengatakan kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut cenderung tidak manusiawi. Sebab, pemerintah dinilai menggantung nasib tenaga honorer. Jika memang status tenaga honorer benar bakal dihapus, ia mengusulkan kepada pemerintah agar dicari solusi sebelum memasuki 2023.
Sebelum pandemi, jumlah pengangguran di Indonesia terkategori tinggi. Mirisnya, di masa ekonomi sulit ini malah ditambah penghapusan tenaga kerja honorer, yang bisa jadi akan menambah angka pengangguran.
Selama ini rakyat sudah nelangsa menjadi buruh di negeri sendiri. Dibayar dengan gaji rendah, jauh dari kesejahteraan. Lebih perih lagi, di saat jutaan rakyat menganggur, karpet merah justru digelar bagi para TKA melalui UU Ciptaker.
Begitulah corak negara berbasis sistem kapitalisme. Mengurus rakyat dihitung berdasarkan untung rugi, bukan untuk melayani rakyat. Negara seperti ini akan mengutamakan kepentingan pihak yang mendatangkan keuntungan material semata. Tak peduli jika hal itu menzalimi rakyat.
Berbeda dengan Islam. Khilafah akan menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya. ASN dalam negara Khilafah adalah pegawai negara yang akan mendapat upah dengan akad ijarah (kontrak kerja) dengan gaji layak sesuai jenis pekerjaannya.
Euis Laelawati — Pontianak-Kalbar
Views: 10
Comment here