Wacana-edukasi.com — Cepat kaki, ringan tangan. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Sigap dalam memberikan bantuan pelayanan. Namun kerumitan birokrasi yang dibuat telah menjadikan kesulitan juga bagi pelayanan publik. Bukan hanya yang umum, tetapi terkait pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan nyawa rakyat pun juga dibuat sulit. Seperti pada realisasi penggunaan anggaran penanganan covid-19.
Dilansir dari kalbar.inews.com, realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kalimantan Barat masih rendah. “Penyerapan dana Kalbar dari dana alokasi umum (DAU) sampai dengan 17 Juli 2021 sebesar 13,39 persen dari total Rp891,38 miliar yang menjadi pagu anggarannya,” ujar Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Edih Mulyadi di Pontianak, Senin (26/7/2021).
Edih menyebutkan, ada beberapa faktor yang membuat terhambatnya realisasi dana penanganan covid-19 di Kalbar. Di antaranya refocusing anggaran baru pada bulan Maret, dan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang dianggap pemerintah daerah agak ruwet. Selain itu faktor kasus covid-19 yang fluktuatif, mekanisme pengadaan melalui lelang yang memerlukan waktu, serta sumber daya manusia yang terlalu diarahkan untuk pelayanan kesehatan.
Seharusnya pemerintah tidak memberikan kerumitan terhadap sesuatu yang urgent seperti pelayanan kesehatan. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa manusia. Dan sikap pemerintah ini juga sangat berbanding terbalik terhadap urusan-urusan penguasa. Seperti rencana pengecatan pesawat kepresidenan yang memakan dana hingga 2 miliar rupiah (kompas.com, 03/08/2021).
Jika sistem kesehatan ini dikendalikan penuh oleh negara dan disertai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, maka akan mengantarkan pada sistem kesehatan yang anti gagal. Persoalan pandemi pun tak akan dibiarkan berlarut-larut hingga nyawa nakes menjadi taruhan.
Di dalam Islam, penguasa bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan umat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Maka, sistem kesehatan berada di bawah kendali pemerintah secara penuh. Sehingga, pelayanannya tidak berorientasi pada materi, seperti apa yang terjadi pada sistem kesehatan saat ini.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Penguasa pun adalah orang yang melindungi agama, akal, harta, kehormatan dan jiwa masyarakat (maqashidu asysyariah). Sehingga tak akan terjadi dalam sistem Islam, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dari nyawa. Karena keselamatan jiwa adalah prioritas utama yang harus dilindungi pemerintah. Penguasa senantiasa berupaya mewujudkan penjagaan nyawa manusia. Sebab nyawa seorang manusia tetap dianggap penting dalam Islam.
Rahidah — Domisili Ketapang, Kalbar
Views: 0
Comment here