Oleh Mbak Zah (Anggota Ngaji Diksi Aceh)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berulang kali menyampaikan kewaspadaannya terhadap konflik yang terjadi menjelang kampanye di Pemilu Serentak 2024. Potensi konflik ini bakalan ada, mengingat setiap ada gesekan kepentingan bentrokan sering terjadi, dan tak menutup kemungkinan hal itu terjadi saat kampanye parpol di tengah euforia pemilu.
Sebagaimana yang terjadi di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah di mana sempat terjadi kericuhan antar kelompok masyarakat. Belum diketahui penyebab utama kericuhan apa, namun menurut Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Magelang, Kombes Pol. Ruruh Wicaksono, kericuhan bermula saat kedua kelompok massa saling bersinggungan. “Ini bersinggungan dengan kelompok yang lain, kemudian ada kesalahpahaman hingga terjadilah gesekan di lapangan.” kata Wicaksono dikutip dari Antaranews, Senin (16/10/2023)
Sebagaimana kita tahu, saat ini konflik antarpartai yang dipengaruhi oleh keberpihakan rakyat kepada partai sangat berpotensi untuk menimbulkan kericuhan. Hal ini umumnya karena faktor emosional, kecintaan terhadap partai yang berlebihan, tanpa pemahaman yang benar akan arah dan tujuan partai. Keterikatan seperti ini, akan memudahkan terjadinya gesekan antarindividu atau kelompok, karena kuatnya sentiment atau ego kelompok dengan pemicu yang sangat sepele.
Menjelang pemilu 2024 di negeri ini, kegiatan-kagiatan yang dilakukan oleh simpatisan partai marak di mulai. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk mencari dan memperkuat dukungan warga, terhadap partai ataupun capres-cawapres. Sementara itu, masyarakat tentunya belum memiliki pemahaman yang benar atas arah dan tujuan partai, sehingga menjadi alasan yang kuat untuk mendukungnya.
Sementara di kalangan para penjabat atau partai-partai, mereka akan bertarung dalam kontestasi pemilu, dan bekerja sama demi mencapai tujuannya. Fakta ini sama dengan ungkapan “tidak ada teman sejati” demikian juga tidak ada musuh abadi yang ada hanyalah “kepentingan abadi”. Prinsip inilah yang sedang dijalankan oleh partai-partai, dalam sistem demokrasi. Sebab, politik dalam pandangan mereka adalah meraih kekuasaan setinggi-tingginnya.
Maka, sering dikatakan bahwa sistem politik ini di identik dengan politik kepentingan. Karena tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi justru cenderung merugikan rakyat. Rakyat diposisikan hanya sebagai pihak yang dimanfaatkan suaranya, demi memenuhi ambisi kekuasaannya. Terbukti saat kursi kebijakan diraih, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sangat jauh dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu slogan demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya menjadi slogan manis saja yang disodorkan pada rakyat, dan hal tersebut mustahil akan terealisasi.
Oleh karena itu, saat ini umat harus memahami, bahwa keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi, tidak akan mengantarkan kebaikan kepada umat, sebaik apapun individu tersebut. Dan sebanyak apapun dukungan nya, selama partai tersebut berdirinya di bawah sistem politik demokrasi, perubahan hakiki tidak akan pernah terwujud.
Maka, di dalam kondisi seperti ini, sangat membutuhkan keberadaan partai politik yang shahih, yaitu yang bekerja untuk kepentingan umat semata. Dan tentu saja partai shahih tidak lahir dari sistem yang rusak, yaitu yang berasaskan kapitalisme- sekularisme. Akan tetapi partai ini lahir dari sistem yang shahih, yaitu yang berasal dari Allah SWT (Syariat Allah) walaupun partai yang shahih tersebut, berada di tengah-tengah peradaban kapitalisme seperti saat ini. Maka tentu tujuan utama nya adalah Untuk menegakkan peradaban yang shahih, yaitu peradaban Islam.
Dalam sistem Islam, partai politik berdiri bukan untuk memuaskan nafsu, berkuasa dan memenangkan suara semata. Akan tetapi peran strategisnya, untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, yaitu membentuk kesadaran dan pemahaman politik yang benar, bertujuan untuk mengurus urusan rakyat. Partai politik yang benar adalah partai politik yang menyadarkan umat, dari keburukan menjadi kebaikan. Tentunya yang sesuai syariat Allah (Islam) bukan yang lain.
Dengan demikian, jika partai berasaskan aqidah Islam, maka orang-orang yang bergerak di dalam partai tersebut, harus memiliki kesadaran dan kehendak yang benar. Ikata yang mengikat mereka harus berdasarkan hukum Islam, bukan sekedar ikatan organisasi ataupun kepentingan. Disinilah peran penting partai politik shahih hadir di tengah umat, membina dan mendidik pemikiran umat sesuai dengan Islam. Dan juga melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Islam, Islam membolehkan adanya banyak partai, sebagai sarana melakukan muhasabah. Namun tetap terikat dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, dan saling menghormati dalam menjalankann amanahnya. Agar tidak terjadi konflik antar masyarakat.
Oleh karena itu, tugas partai politik Islam yang shahih ini, mengembalikan kehidupan Islam di bawah institusi Khilafah Islam. Bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia. Bukan malah tertipu dengan pencitraan, politis sistem demokrasi seperti saat ini.
Wallahu’alam bisshawab.
Views: 14
Comment here