Penulis: Ayu Adistya (Pegiat Opini Media Kolaka)
Wacana-edukasi.com — Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, memerintahkan BKPM yang dikepalai oleh Bahul Lahadalia mendatangkan Rumah Sakit asing ke Indonesia.
Menurut Luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah Indonesia akan melakukan investasi ekonomi, yaitu menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan kerja, pembangunan industri, pelayanan kesehatan di Indonesia. Serta untuk menahan laju layanan kesehatan agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.
Kenyataannya telah lama layanan kesehatan rakyat dikomersialisasi. Mahalnya akses kesehatan berkualitas tak terjangkau masyarakat kecil. Ditambah lagi, rencana wisata medis ini akan menggandeng investor berrmodal besar yang tak menutup kemungkinan asing terlibat disitu, lebih kepada mendulang keuntungan bagi korporasi daripada untuk meningkatkan akses kesehatan bagi rakyat. Keberadaan dokter asingpun akan membuat pemerintah menyiapkan anggaran gaji mereka. Alih-alih devisa akan tetap ada didalam negeri, justru harus dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja asing.
Terasa aneh memang, di saat kondisi pandemi yang masih berkecamuk dan jumlah kasusnya terus meningkat, Pemerintah malah berencana membuka investasi asing. Tak tanggung-tanggung kali ini investasi dibuka dalam bidang kesehatan, yang notabene merupakan layanan publik. Yang lebih menyakitkan adalah akan dibukanya kran masuknya dokter asing ke Indonesia padahal baru saja kemarin diumumkan Indonesia telah kehilangan tak kurang dari 100 dokter akibat covid-19 ini.
Bila kita cermati, setiap negara yang terkena pandemi akan dihadapkan pada dua pilihan, menyelamatkan warganya atau menyelamatkan ekonominya. Tampaknya Indonesia mengambil opsi kedua yakni menyelamatkan ekonomi. Sejak awal kemunculan kasus terlihat Pemerintah lebih memilih menyelamatkan ekonomi dibandingkan nyawa warganya. Inilah buah penerapan sistem kapitalisme.
Kembali Kepada Islam
Berbeda dengan Islam, dalam Islam sendiri negaralah yang menjadi pelayan bagi masyarakatnya dan menjamin kelangsungan hidup, keamanan serta kebutuhan pokoknya. Dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah, maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara yang berasal dari pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Kebutuhan dana negara yang sangat besar juga dapat ditutup dengan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya.Tidak seperti saat ini yang diberikan kepada asing.
Dengan model APBN yang demikian, pelayanan kesehatan sebagai jasa sosial dapat dipenuhi secara secara totalitas, yaitu mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etika dalam Islam, tidak boleh dikomersialkan, walaupun hanya secuil kapas.
Negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsinya. Pembiayaan dan pengeluaran tersebut diperuntukan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi semua individu masyarakat.
Sungguh sudah saatnya kita mewujudkan penerapan sistem Islam secara kaffah, sebab kapitalisme telah nyata menunjukkan kegagalannya. Wallahu ‘alam.
Views: 1
Comment here