Oleh Ira Yuliana, M.Pd,
(Pegiat literasi Batam)
Wacana-edukasi.com Di tengah meningkatnya angka terpapar Covid pasca Lebaran, kita mendengar program baru yang katanya dilakukan untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat Covid-19. _Work from_ Bali atau disebut WFB diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Program ini nantinya akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali ( Work from Bali/WFB). Rencananya program ini akan direalisasikan pada kuartal III 2021. Tujuh kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi. (cnnindonesia.com).
Sumber dana program WFB ini nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana yang disampaiakan oleh Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu pada cnn Indonesia.com bahwa kuota ASN yang diwajibkan untuk bekerja di Bali akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemborosan APBN untuk Siapa?
WFB yang akan memberangkatkan 25 persen dari 50 persen ASN yang berkerja WFH dibawah tujuh kementerian tentu akan menelan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu biaya akomodasi dihitung bulanan, katakan lah Rp3 juta atau Rp 4 juta (cnnindonesia.com).
Bisa dihitumg sendiri berapa beban APBN yang ditanggung jika pelaksaan WFB yang diperkirakan hingga akhir tahun. Program ini juga bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal penghematan belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2021. Di dalam surat bernomor S-408/MK.02/2021 ditujukan bagi seluruh menteri kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Isi poin pertama dari surat tersebut adalah “Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021”.
WFB program yang kontradiktif dengan kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya, membuat kita harus mengkritisi sebenarnya program ini untuk siapa? Dana APBN yang tidak sedikit hakikatnya dikeluarkan untuk menyelamatkan siapa?
Kritikan pun datang dari berbagai pengamat. Di antaranya dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, rencana pemerintah untuk mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (work from Bali/WFB) seolah-olah seperti membiayai ASN untuk jalan-jalan.
Bhima memandang, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Bali. Masalahnya, ekonomi Bali sangat bergantung dengan wisatawan mancanegara (wisman). Masih menurut beliau kunci pemulihan Bali adalah pengendalian Covid-19 dan perbaikan mobilitas.
Selain itu Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Jika diterapkan, rencana itu hanya akan menguntungkan pemilik hotel dan tidak berpengaruh terhadap masyarakat berpenghasilan rendah
(Limpangi.com).
Ia menduga kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan sekelompok golongan yang memiliki modal pada industri pariwisata di Bali. “Jadi banyaknya orang Jakarta atau orang kaya yang ada di termasuk pejabat yang memang punya investasi di Bali menjadi alasan sebenarnya. Tapi memang tidak pernah diungkapkan alasan yang ini dan banyak juga pejabat pemerintah yang suka liburannya ke sana,” kata dia.
Berbagai kritik lain juga banyak disampaikan misal bisa membangkitkan kecemburuan sosial bagi daerah lain, yang juga pariwisatanya menurun, karena yang terkena dampak tidaknya hanya Bali. Pun ASN dari kementerian lain bisa jadi ingin mendapatkan program yang sama, karena tidak bisa dimungkiri WFB akan identik dengan piknik dan jalan-jalan gratis bagi ASN yang diberangkatkan. Selain itu risiko penyebaran Covid-19 masih membayangi, apalagi Bali bahkan kabarnya ada varian baru, meski vaksin di Bali akan segera diselesaikan sebelum program WFB dilaksanakan.
Dari berbagai kritik di atas, bagi yang berpikir tentu rasanya kebijakan ini tidak tepat. Tercium nuansa kapitalisme di mana kebijakan ini lebih cenderung untuk menyelamatkan para kapital (pemilik modal) dalam hal ini para pengusaha.
Solusi Komprehensif Ekonomi
Berbicara solusi pariwisata yang anjlok harusnya tidak hanya Bali, tetapi seluruh wilayah indonesia yang terdampak. Jelas akar permasalahannya ada penanganan Covid-19 di Indonesia yang belum sepenuh hati.
Kebijakan yang selalu mempertimbangkan untung rugi hingga fokus pengendalian Covid-19, pemutusan rantai penularan belum maksimal dilakukan. Contoh terbaru saat mudik dilarang, ziarah ke kuburan dibubarkan, tetapi belanja di mall membeludak dibiarkan, tempat wisata ramai, kerumunan pun diabaikan. Jika ingin meperbaiki perekonomian pariwisata dan lain-lain harusnya pemerintah fokus mencegah penularan dan memutus mata rantai penularan. Jika Covid -19 dapat diatasi maka tidak hanya Bali tetapi seluruh perekonomin Indonesia yang terpuruk, daerah yang terdampak pelan-pelan akan bangkit bersama-sama.
Ibaratkan sebuah pohon yang sedang sakit, layu, maka tidak cukup hanya menyiram ranting atau dahannya, tetapi menyelesaikannya dari akar. Anjloknya pariwisata Bali adalah salah satu dampak dari akar masalah belum terkendalinya Covid-19 di Indonesia. Maka harusnya akar masalah ini diselesaikan. Hingga perekonomian negara secara komprehensif termasuk pariwisata kembali normal.[]
Views: 0
Comment here